Demi Generasi Cerdas, Jumhur Harap Tak Ada yang Menolak Program MBG

SinPo.id - Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), Jumhur Hidayat menilai, program Makan Bergizi Gratis (MBG)  yang digagas Presiden Prabowo Subianto, tujuannya untuk mencetak generasi unggul, baik fisik maupun intelektual anak-anak Indonesia. Karenanya, tidak ada alasan untuk menolak program MBG. 

"Jadi niat makan siang gratis itu adalah mulia dan itu dirasakan langsung oleh orang yang memang membutuhkan. Tapi mungkin yang proses delivery atau penyajian sampai ke lokasi sekolah lah yang menjadi hambatan. Justru kita harus mendukung program ini, jadi itu yang menjadi harapan kita," kata Jumhur kepada wartawan, Kamis, 20 Februari 2025.

Jumhur mengingatkan, majunya sebuah bangsa syaratnya adalah masyarakatnya cerdas. Sementara berdasarkan World Population Review pada 2024, standar IQ Indonesia rata-rata masih 78,49. Angka ini berada di bawah rata-rata IQ global yang berkisar antara 85 hingga 115. 

Dengan jumlah IQ ini, Indonesia menduduki peringkat ke-127 dari 197 negara yang diuji pada tahun 2024. Angka tersebut juga menempatkan Indonesia pada posisi terendah di ASEAN. 

"Itu pastinya membuat kita terkejut, karena memang faktanya kita punya problem soal stunting kekurangan gizi dan sebagainya," ujarnya. 

Mantan Kepala BNP2TKI ini berharap, lewat MBG akan memangkas angka stunting. Jumhur juga mendukung keikutsertaan lembaga lain, seperti Muhamadiyah, Nahdlatul Ulama, TNI-Polri, serta lembaga lainnya yang credible. Terlebih, program MBG juga meningkatkan ekonomi UMKM, seperti petani, peternak, dan pemilik usaha katering. 

Selain itu, program MBG bukan hanya soal pemberian makan bergizi gratis saja, tapi juga menunjang fisik tumbuh kembang anak bangsa, termasuk intelektualnya. 

"Jadi kita sama-sama kawal program makan siang gratis untuk kemajuan anak bangsa yang berprestasi, intelektual. Serta otomatis tujuan Indonesia Emas akan tercapai," ucapnya.

Terkait hambatan penyajian sampai ke lokasi sekolah, menurut Jumhur, itu hal wajar. Karena Indonesia merupakan negara besar yang terbentang dari Sabang sampai Merauke.

"Ada sekian belas ribu pulau dan pastinya banyak menemui problem diproses delivery. Serta implementasi tentu wajar dan itu tentu harus segera diatasi dan ini pengalaman pertama bangsa ini lakukan," tukasnya.