Erick Thohir dan Karding Teken MoU, Permudah Pekerja Migran Ajukan KUR

SinPo.id - Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) resmi bekerjasama dengan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM), Garuda Indonesia dan Kamar Entrepreneur Indonesia.

Kerja sama ini ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MoU yang dilakukan oleh Menteri P2MI Abdul Kadir Karding, Menteri BUMN Erick Thohir, Wakil Menteri HAM Mugiyanto Sipin, Direktur Utama Garuda Indonesia Wamildan Tsani, dan Ketua Umum Kamar Entrepreneur Indonesia Afda Rizal Armashita di Kantor Kementerian P2MI, Jakarta Selatan, Rabu, 19 Februari 2025. 

Karding menjelaskan, kerjasama dengan Kementerian BUMN meliputi iklan sosialisasi tata cara pemberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara legal atau prosedural. Termasuk juga mempermudah PMI untuk mengajukan kredit usaha rakyat (KUR) di perbankan BUMN. 

"Selain lounge juga akan nanti membantu sosialisasi kita. Apa sosialisasi itu? Kita boleh menggunakan pesawat, kereta, kapal, pelabuhan, bandara untuk iklan layanan khusus PMI ke depan, terima kasih, dan juga beliau juga Insya Allah akan membantu kita di tahap pemberdayaan," kata Karding.

Karding melanjutkan, untuk kerjasama dengan Kementerian HAM  meliputi sosialisasi hak asasi manusia kepada calon pekerja migran Indonesia (CPMI) yang akan bekerja di luar negeri. 

"Begitu pula dengan Kementerian HAM, saya berharap bisa kita bekerja sama karena beririsan ini Pak. Beririsan karena semua kerja-kerja pelindungan kami pasti terkait dengan hak asasi manusia," ucap Karding.

Sedangkan kerjasama dengan Garuda Indonesia, akan memberangkatkan PMI ke luar negeri, nantinya akan menggunakan pesawat pelat merah. Namun, Karding meminta diskon harga tiket pesawat Garuda untuk para PMI.

" Tapi Pak Direktur harus paham, pekerja migran Indonesia itu 80 persen domestik. Itu artinya penghasilannya rendah. Oleh karena itu tiketnya jangan terlalu mahal. Nah gitu,” pintanya. 

Kemudian kerjasama yang dilakukan dengan Kamar Entrepreneur Indonesia meliputi pemberdayaan PMI yang sudah habisa kontrak kerjanya dan kembali ke Indonesia. 

"Pak Afda juga berkomitmen untuk membantu melatih saudara-saudara kita pekerja migran Indonesia ini untuk entrepreneur. Jadi kan mereka pulang itu ada yang nasibnya bagus, pulang jadi juragan, berangkat migran, pulang juragan. Ada juga yang agak kebingungan karena kelamaan di luar negeri," kata Karding.

Sementara itu, Menteri BUMN Erick Thohir memastikan, memberi pelayanan ke pekerja migran bisa maksimal. Baik dari data PMI, KUR, hingga fasilitas layanan transportasi yang dikelola BUMN.

"Saya yakin di bawah kepemimpinan Pak Menteri Pak Karding ini perlindungan pekerja migran akan menjadi prioritas utama," kata Erick. 

Erick menerangkan, ada sejumlah poin penting yang disepakati keduanya. Pertama, mengenai sinkronisasi data pekerja migran Indonesia, yang nantinya menjadi acuan  memaksimalkan perlindungan kepada mereka. 

Kedua, pihaknya akan mengerahkan bank-bank BUMN untuk menopang usaha pekerja migran dan keluarganya, dengan skema pemberian KUR. 

"Bagaimana para pekerja migran yang memang nanti pulang itu bisa mendapatkan akses dari pendanaan untuk mereka berkarir selanjutnya. Dimulai dari mereka menabung ketika mereka ada di luar negeri," kata dia. 

Ketiga, memastikan pelayanan di sarana transportasi kelolaan BUMN bisa maksimal untuk PMI. Hal ini merujuk pula pada ruang tunggu khusus di bandara hingga lini transportasi lainnya.

"Pak Menteri P2MI juga meminta bagaimana sosialisasi pekerja migran ini bisa mendapat akses di berbagai aset BUMN, baik di airport, di pelabuhan, di kereta api dan lain-lainnya kita akan laksanakan," tegasnya.