Komisi I DPR Harap Tak Ada Pemotongan Anggaran untuk Perlindungan WNI
SinPo.id - Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menyoroti dampak efisiensi anggaran tiap kementerian/lembaga, khususnya Kementerian Luar Negeri (Kemlu) RI. Dia berharap anggaran untuk perlindungan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri tidak mengalami pemotongan.
Pemotongan anggaran dapat menghambat berbagai program perlindungan yang telah direncanakan, seperti repatriasi WNI, pendampingan hukum, dan penyediaan bantuan bagi WNI yang menghadapi masalah di luar negeri.
"Untuk itu perlindungan terhadap negara Indonesia di luar negeri anggaranya sekarang saja tidak cukup, jangan di potong lagi, kalau perlu malah di tambah," kata TB Hasanuddin dalam keterangannya, Jakarta, Jumat, 14 Februari 2025.
TB Hasanuddin menilai dengan adanya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh pemerintah akan berdampak kepada pengurangan karyawan. Dengan demikian, dia meyakini banyak warga Indonesia akan mencari peruntungan pekerjaan di luar negeri.
"Ini pasti ada pengurangan tenaga kerja dan kemungkinan pencari kerja ke luar negeri itu akan bertambah. Pada umumnya pekerja urban itu ada yang ditempuh dengan cara ilegal sehingga akan menimbulkan masalah," ujarnya.
Selain itu, TB Hasanuddin juga mencontohkan anggaran Konsulat Jenderal Republik Indonesia Dubai yang saat ini sudah sangat minim untuk perlindungan WNI.
"Bagaimana mau melindungi WNI di Dubai sedangkan WNI yang bekerja di Dubai WNI banyak," katanya.
Atas dasar itu, Legislator dari Fraksi PDIP ini berharap pemerintah mempertimbangkan kembali alokasi anggaran demi memastikan perlindungan maksimal bagi seluruh WNI.
"Terutama mereka yang berada di luar negeri dan rentan terhadap berbagai permasalahan," katanya.
Alokasi anggaran untuk perlindungan WNI di luar negeri pada Tahun Anggaran 2025 Kemenlu mengalokasikan program perlindungan luar negeri sebesar Rp220.981.909.000 miliar. Angka ini dinilao sangat kecil dan perlu dievaluasi kembali oleh Kemenlu.
Presiden Prabowo Subianto meminta anggaran pemerintah pada APBN dan APBD TA 2025 dipangkas sebesar Rp306,69 triliun. Rinciannya, anggaran K/L diminta untuk diefisiensikan sebesar Rp256,1 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp50,59 triliun.
Perintah pemotongan anggaran itu tertuang dalam Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 serta Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025.
Berdasarkan Surat Menteri Keuangan, menteri dan pimpinan lembaga diminta melakukan efisiensi anggaran masing-masing, serta membahasnya dengan mitra komisi di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Hasil revisi nantinya berupa pembintangan anggaran dan disampaikan ke Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati paling lambat Jumat, 14 Februari 2025.
