Pemprov DKI Berencana Buatkan QRIS untuk Warga Beli Elpiji 3 Kg

SinPo.id - Pemerintah Provinsi DKI melalui Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi (Disnakertransgi) Jakarta berencana untuk menerapkan sistem QRIS (kode QR) sebagai langkah baru dalam pembelian elpiji 3 kilogram. 

Kepala Disnakertransgi DKI, Hari Nugroho, menjelaskan bahwa tujuan dari kebijakan ini ialah untuk menjaga ketepatan alokasi dan kuota elpiji subsidi, serta memastikan agar elpiji tidak disalahgunakan oleh warga yang berasal dari luar Jakarta.

“Dengan menggunakan QRIS, kami dapat memastikan siapa yang berhak membeli elpiji subsidi berdasarkan data yang terintegrasi dan valid," kata Hari dalam keterangannya, Selasa, 11 Februari 2025.

"Jadi, kalau ada yang mencoba membeli elpiji dan KTP-nya tidak terdaftar sebagai warga Jakarta, sistem akan langsung mendeteksi dan transaksi pun tidak akan bisa dilakukan,” sambungnya. 

Menurut dia, kendati selama ini pangkalan elpiji menggunakan KTP sebagai syarat, sistem tersebut ternyata masih belum efektif dalam memverifikasi apakah pembeli benar-benar berasal dari Jakarta dan berhak menerima subsidi. 

"Dengan pengaturan berbasis QRIS ini, kami berharap pengalokasian elpiji subsidi bisa lebih tepat sasaran," tutur dia. 

Selain memverifikasi status wilayah, kata Hari, kode QR ini juga akan memberikan informasi apakah penerima benar-benar masuk dalam kategori yang membutuhkan elpiji subsidi, seperti yang tercatat dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), yang menilai tingkat kesejahteraan rumah tangga.

"Tujuan utama kami adalah memastikan bahwa hanya warga DKI yang benar-benar membutuhkan, seperti rumah tangga miskin berdasarkan desil kesejahteraan, yang mendapatkan elpiji 3 kg subsidi ini," ujar Hari. 

Lebih jauh, Hari mengungkapkan, kendati rencana ini sudah disusun, namun masih belum ada kepastian kapan sistem QRIS ini akan diterapkan. 

Oleh karena itu, Hari menegaskan bahwa saat ini, elpiji subsidi hanya akan diberikan kepada masyarakat Jakarta yang berhak menerima.

"Dengan adanya sistem ini, Pemprov DKI berharap akan lebih mampu mengatur dan mengoptimalkan distribusi elpiji subsidi, agar tidak terjadi penyalahgunaan oleh pihak yang tidak berhak," tandasnya.