Ketum Dekopin: Dualisme Berakhir, Kita Sudah Disahkan Kemenkum
SinPo.id - Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) Bambang Haryadi menegaskan, saat ini sudah tidak ada lagi dualisme dalam tubuh perkoperasian nasional, dengan kubu Nurdin Halid. Sebab, kepengurusan Dekopin dibawah kepemimpinannya, sudah disahkan oleh Kementerian Hukum.
Hal itu disampaikan Bambang merespons Nurdin Halid yang menyerahkan mandat Ketua Umum Dekopin kepada mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Jimly Asshiddiqie.
"Kalau menurut kami sudah tidak ada lagi (dualisme Dekopin)," kata Bambang di Kantor BPK RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Kamis, 6 Februari 2025.
Wakil Ketua Komisi XII DPR RI ini menerangkan, pada 31 Januari 2025 lalu, Kemenkum telah menyerahkan surat balasan pengesahan kepengurusan Dekopin, hasil Munas Rekonsiliasi 27-29 Desember 2024.
Dimana, susunan kepengurusan Dekopin yang di bawah kepemimpinan Bambang Haryadi, Jimly Asshiddiqie justru menjadi Ketua Penasehat. Kemudian, Ketua Harian Priskhianto, Sekretaris Jenderal Gilang Widya Pramana, Bendahara Umum Putri Zulkifli Hasan, Ketua Dewan Pengawas Muhammad Sayid Abdullah, dan Ketua Majelis Pakar Ferry Juliantono.
"Yang jelas kita hanya berpegang bahwa hasil munas rekonsiliasi telah kita laporkan tanggal 15 Januari kepada pemerintah melalui Menteri Hukum dan tanggal 30 Januari kita diundang, kita berkonsultasi dan mendapat pengakuan dan sudah disahkan," kata Bambang.
Bambang melanjutkan, usai mendapat pengesahan dari Kemenkum, pihaknya langsung berkoordinasi dengan Kementerian Kooperasi untuk msnahasa Revisi Undang-Undang Perkoperasian.
"Kita juga langsung ke Kementerian Kooperasi karena kita sudah koordinasi dengan Kementerian Kooperasi dan saat ini kami lagi fokus bersama pemerintah untuk merevisi undang-undang Perkoperasian di Badan Legislasi," ujar Bambang.
Untuk itu, Bambang beranggapan dualisme Dekopin, sudah berakhir. Dekopin saat ini sudah bersatu, baik dari aspek politik maupun aspek elemen masyarakat.
Terlebih, Dekopin di bawah kepemimpinannya, juga diisi sejumlah elite partai politik, termasuk kader Partai Golkar yang menaungi Nurdin Halid
"Jadi unsur kami untuk diketahui bahwa anggota Dewas adalah Bendahara Umum Partai Golkar Ibu Sari Yuliati salah satu anggotanya. Wakil Ketua Umumnya salah satunya adalah Sekretaris Praksi Partai Golkar. Jadi ada beberapa lah anggota partai. Jadi nggak ada lagi lah dualisme," kata Bambang.
Bambang juga menyindir Nurdin Halid yang kerap mengaku taat pada Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia. Dan, kader Golkar ada Dekopin kubu dirinya.
"Kan beliau (Nurdin Halid) sampaikan selalu taat kepada perintah ketua umumnya kan (Ketum Golkar Bahlil Lahadalia). Nah di Dekopin ini kita semua (unsur parpol/masyarakat) kan bergabung bersama-sama ada dari semua elemen, partai maupun elemen masyarakat," tutupnya.
Sebelumnya, Nurdin Halid menyerahkan tampuk kepemimpinan Dekopin periode 2024-2029 kepada Jimly Asshiddiqie. Keputusan tersebut diambil Nurdin setelah berunding dengan keluarganya, dan melapor kepada Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia.
"Saya telah menetapkan, setelah berunding dengan keluarga, setelah lapor kepada ketua umum saya, Ketua Umum Golkar, karena saya kader Golkar. Apa pun yang menyangkut jabatan saya, saya harus lapor kepada beliau (Bahlil), dan beliau bisa memahami dan sebagainya. Oleh karena itu saya menetapkan Prof. Jimly sebagai Ketua Umum Dekopin," kata Nurdin dalam dalam Rapimnas Dekopin di Hotel Artrotel GBK, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu kemarin.
