DPR RI Tuding Pemerintah Gagal Terapkan Mitigasi Bencana, Ini Alasannya!

Jakarta, sinpo.id - Ketua Komisi V DPR RI Fary Djemi Francis menilai bencana gempa di Lombok menjadi bukti pemerintah gagal menerapkan mitigasi bencana. Dia pun menyoroti bagaimana pemerintah kurang tanggap lantaran tak menetapkan gempa Lombok sebagai bencana nasional.

Yang harus kita bicarakan bagaimana penanganan mitigasi di daerah. Tidak hanya di lombok, di mana-mana kita gagal. Kalau kita mau, fokus, termasuk penanganan pascagempa dan rekonstruksi," ujarnya dalam keterangan kepada sinpo.id

Menurut politisi Gerindra ini, bencana Lombok bisa menjadi momentum untuk memperbaiki hal itu. Karena itu, dia mendorong pemerintah untuk menetapkan gempa Lombok sebagai bencana nasional. Djemi menuturkan Lombok bisa menjadi contoh pemerintah serius dalam penanganan bencana.

"Mitigasi adalah persoalan serius. Maka saya mendorong dan berharap presiden punya kewenangan menetapkan bencana nasional," kata Anggota DPR RI dapil NTT II ini.

Dia menjabarkan selama tiga tahun terakhir pemerintah kurang mengalokasikan dana untuk BMKG. Dana untuk BMKG hanya sebesar Rp 1,8 triliun dari kebutuhan senilai Rp 2,6 triliun.

"Basarnas pun demikian, tetapi sayangnya dari kebutuhan untuk Basarnas Rp 4,2 T - 4,5 T tidak sampai 50 persen terpenuhi," imbuhnya.