Dukung Pelantikan Kepala Daerah Digabung, PAN: Menghemat Anggaran

SinPo.id - Waketum PAN Yandri Susanto mendukung wacana pengunduran jadwal pelantikan kepala daerah hasil Pilkada 2024. Kebijakan menggabungkan kepala daerah yang tak bersengketa dan kepala daeeah hasil putusan sela atau dismissal di Mahkamah Konstitusi (MK) bisa menghemat anggaran.

"Iya pastilah (anggaran lebih hemat), namanya diserentakkan, acara disamakan, otomatis itu. Dan mungkin akan lebih, kebersamaannya akan lebih muncul, gitu kan," kata Yandri di Jakarta, Sabtu, 1 Februari 2025.

Dia menilai penggabungan jadwal pelantikan kepala daerah yang bersengketa dan tidak bersengketa memiliki semangat kebersamaan. Sehingga, pelantikan bisa dilakukan secara bersama-sama.

"Semangatnya mungkin akan lebih baik kalau secara bersama-sama lebih banyak lagi. Saya kira bagus sekali itu," kata dia.

Yandri mengatakan penggabungan pelantikan kepala daerah itu merupakan terobosan yang bagus. Menurutnya, langkah MK mempercepat pembacaan putusan dismissal pun menjadi sesuatu yang baik untuk kehidupan demokrasi.

"Bisa lebih banyak lagi kepala daerah yang bisa lebih awal bekerja. Jadi kalau lebih cepat dilantik, tentu dinamisasi pembangunan daerah, pembangunan sinkronisasi, konsolidasi di daerah itu bisa lebih cepat," ucap dia.

Sebelumnya, Tito Karnavian menyampaikan kepala daerah hasil dari putusan dismissal Mahkamah Konstitusi (MK) akan dilantik bersama kepala daerah nonsengketa. Dengan demikian, jumlah kepala daerah terpilih yang akan dilantik di jadwal terbaru bertambah.

"MK mengharapkan tidak usah menunggu sampai 13 Maret. Tapi setelah sidang dismissal ini, yang mungkin akan sebagian ditolak, itu digabung saja pelantikannya dengan yang nonsengketa Mahkamah Konstitusi," kata Tito beberapa waktu lalu.

Pelantikan kepala daerah nonsengketa awalnya akan digelar pada 6 Februari 2025. Sementara itu, putusan dismissal semula akan dibacakan 11-13 Februari dipercepat menjadi 4-5 Februari 2025.