Pengamat Soroti Tiga Masalah Krusial dalam Kasus Pagar Laut
SinPo.id - Analis komunikasi politik, Hendri Satrio (Hensa), menyampaikan tiga sorotan penting terkait perkembangan kasus pagar laut yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia.
Hensa menyoroti belum jelasnya siapa yang bertanggung jawab dalam kasus ini, kontroversi sertifikat HGB yang dijaminkan sebagai utang, serta nasib pejabat kecil yang terlibat dalam polemik ini.
Belum Ada Tersangka dalam Kasus Pagar Laut
Salah satu hal yang mengemuka dari pandangan Hensa ialah ketidakjelasan mengenai siapa yang menjadi tersangka dalam kasus pagar laut. Meskipun sejumlah penyelidikan sudah dilakukan, hingga saat ini belum ada pengumuman resmi mengenai siapa yang menjadi pihak yang bertanggung jawab.
"Rakyat itu sekarang bertanya-tanya, mengapa sampai saat ini belum ada tersangkanya di kasus pagar laut? Dibongkar sudah mulai, tapi tersangkanya kenapa belum ada?” ungkap Hensa dalam keterangannya, Selasa, 28 Januari 2025.
Dia juga menekankan, dengan bukti-bukti yang sudah ada, seperti pemilik sertifikat HGB, diharapkan penegak hukum segera mengungkap siapa yang sebenarnya terlibat.
Kontroversi HGB Dijaminkan untuk Utang
Hensa juga mempertanyakan fakta, sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas laut, seperti yang terjadi di kawasan Sidoarjo, sempat dijadikan jaminan untuk utang di bank.
Menurutnya, praktik ini sangat meragukan dan menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat.
"Kenapa bisa HGB di atas laut itu dijaminkan sebagai utang ke bank? Masyarakat pun lagi-lagi dibuat kebingungan atas ini,” kata Hensa.
Dia menilai, bank yang menerima jaminan tersebut harus transparan dalam menjelaskan bagaimana proses tersebut bisa terjadi, serta apakah ada pihak yang memberi tekanan untuk meloloskan pinjaman tersebut.
3. Nasib Pejabat Kecil yang Terlibat
Hensa juga menyoroti nasib pejabat-pejabat kecil yang diduga terlibat dalam kasus pagar laut dan HGB. Ia menyarankan agar mereka tidak menjadi "kambing hitam" dalam upaya penyelesaian yang mungkin bersifat politis.
"Hati-hati aktor-aktor kecil atau pejabat-pejabat kecil yang diduga terlibat di kasus ini, mereka harus dipastikan dulu apakah terdapat perbedaan atau sama saja di mata hukum?” ujarnya.
Hensa khawatir jika penyelesaian kasus ini dilakukan secara politis, pejabat dengan jabatan rendah akan menjadi sasaran utama, sementara dalang sesungguhnya bisa lolos dari jerat hukum.
Dia menekankan pentingnya proses hukum yang adil dan transparan dalam menangani kasus pagar laut. Ia berharap pihak berwenang dapat mengungkapkan aktor utama di balik kasus ini dengan tegas dan tanpa intervensi politik, agar kepercayaan publik terhadap penegakan hukum tetap terjaga.
"Masyarakat terus memantau, dan kita harap proses pengusutan kasus ini tidak terhenti atau terhambat oleh kepentingan lain," tandasnya.
