Menanti Pasangan Pendamping Jokowi di Pilpres 2019

Jakarta, sinpo.id - Siapa pasangan yang akan mendampingi Jokowi di Pilpres 2019 masih misteri. Demikian halnya dengan Prabowo Subianto, masih gelap dan belum jelas. Yang ada, cawapres keduanya masih mengerucut pada beberapa nama.

Jokowi misalnya, masih berkutat pada nama-nama seperti Mahfud MD, Moeldoko, TGB Zainul Majdi dan Muhaimin Iskandar.

Sedang di kubu Prabowo, mengerucut empat nama, Yakni Anies Baswedan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Salim Segaf Aljufri dan Ustaz Abdul Somad.

Belum diketahui pasti kapan keduanya akan mengumumkan cawapresnya.

Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Pareira membeber sejumlah alasan terkait belum juga Jokowi mengumumkan cawapresnya. Salah satunya adalah uji materi Undang-Undang Pemilu yang mengatur tentang masa jabatan presiden dan wakil presiden di Mahkamah Konstitusi.

"Ada faktor Jusuf Kalla (JK). Kalau seandainya tidak berkaitan dengan Pak JK sebagai wapres dan kemudian tidak terkendala dengan pembatasan (gugatan uji materi), jauh lebih mudah diputuskan dari awal," ucap Andreas dalam keterangannya kepada sinpo.id

Faktor lainnya, kata Andreas, adalah masukan-masukan dari partai politik koalisi soal nama cawapres Jokowi, baik yang mengusung ketua umum parpolnya atau orang yang diunggulkan.

"Banyak yang menghendaki pimpinan partai atau orang yang dijagokannya ingin mendampingi Jokowi," jelas Andreas.

Namun, Bagaimana pun lambatnya pengumuman nama cawapres Jokowi merupakan hal biasa.

"Ini sama dengan Pilpres (2014) lalu. Ketika nama Jokowi muncul, dan cawapres itu terakhir. Dari pandangan saya itu biasa saja," ujarnya.

Ditempat yang lain, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengatakan, partai koalisi pendukung Joko Widodo atau Jokowi di Pilpres 2019 tidak mau terburu-buru mendeklarasikan pasangan capres dan cawapres. Deklarasi akan dilaksanakan jelang pendaftaran ke kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Deklarasi terhadap pasangan capres-cawapres mau tidak mau itu bertempat di Jakarta. Karena itu dalam rangka pendaftaran ke KPU. Kedua adalah deklarasi yang nanti juga melibatkan seluruh elemen masyarakat, juga dilaksanakan di beberapa provinsi," ujarnya.

Dia menuturkan, telah menyiapkan pilihan waktu kapan akan deklarasi dan mendaftarkan Jokowi dan cawapresnya sebagai peserta Pilpres 2019. Adapun lokasi dan hari tepatnya, Hasto belum mau mengungkap.

"Rabu, Kamis, Jumat itu opsi-opsi ya menjelang batas akhir pendaftaran, tentu saja setelah segala sesuatunya dari aspek momentum dikalkulasi secara matang akan dilakukan pendaftran," kata dia.

Sebelumnya, 9 sekjen pendukung Jokowi tengah mematangkan strategi pemenangan. Terakhir mereka melakukan pertemuan di Gedun Joeang, Jakarta Pusat, Sabtu malam, 4 Agustus 2018.

Mereka yang hadir adalah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Sekjen PPP Arsul Sani, Sekjen PKB Abdul Kadir Karding, Sekjen Golkar Loedwijk F Paulus, Sekjen NasDem Johny G Plate, Sekjen Hanura Herry Lontung Siregar, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Sekjen Perindo Ahmad Rofiq, dan Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan.

Dalam kesempatan tersebut, Hasto mengatakan, sebelum mengumumkan cawapres, Jokowi akan mengadakan pertemuan lagi dengan para Ketum parpol pengusungnya.

"Nanti di situlah seluruh aspek-aspek strategis kami siapkan dengan baik," jelas Hasto di Gedung Juang Jakarta, Sabtu malam 4 Agustus 2018.

Hal ini, kata Hasto, sesuai pembicaraan dengan Jokowi di Istana Bogor beberapa hari lalu, bahwa Presiden sudah percaya dengan para sekjen.

"Nanti bersama ketum partai kami akan laporkan kepada beliau," ucap Hasto.

Di pertemuan ini, Hasto Kristiyanto menyatakan tidak membahas soal cawapres. Soal cawapres, kata dia, telah dibahas para ketua umum parpol.

"Kami tidak membahas cawapres. Berdasarkan survei rakyat memberikan dukungan positif terhadap Bapak Jokowi dan cawapres sudah dibahas dengan ketum parpol pada waktu yang lalu pada suasana yang penuh dengan kekompakan," jelasnya.

Hasto menambahkan, saat berkumpul bersama seluruh ketum parpol koalisi di Istana Bogor, cawapres telah dibahas secara khusus sedangkan namanya telah ada di kantong Jokowi. Jika kemudian muncul nama baru, Hasto mengatakan menjadi urusan Jokowi dan para ketum. Para sekjen, lanjutnya, hanya bertugas menjabarkan strategi pemenangan dan menyusun nomenklatur tim sukses.

"Apakah ada nama baru atau tidak, itu urusan Bapak Jokowi dengan ketum parpol. Tugas kami adalah menjabarkan strategi pemenangan dan struktur tim kampanye dan agenda-agenda penting. Misalnya kami sudah merencanakan untuk pelatihan bersama terhadap juru kampanye dari seluruh parpol," jelasnya.