Tak Ingin Kontroversi, DPR Kaji Usulan Pembatasan Media Sosial pada Anak
SinPo.id - Wakil Ketua DPR RI Dasco menyatakan lembaganya akan mendalami lebih jauh terkait usulan pembatasan penggunaan media sosial (medsos) bagi anak-anak. Wacana ini perlu dikaji agar kebijakan yang dikeluarkan nantinya tidak menimbulkan kontroversi.
"Sebelum berkomentar lebih lanjut, kami akan lebih memilih untuk lebih mendalami dengan komisi teknis terkait karena hal pembatasan-pembatasan dalam ber-sosmed (sosial media) ini juga akan menimbulkan kontroversi, yang kalau kami tidak tepat dalam kemudian menerapkan (kebijakan)-nya," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis, 23 Januari 2025.
Kendati begitu, Ketua Harian Partai Gerindra itu menyebut pimpinan DPR RI sempat membahas soal usulan pembatasan media sosial bagi anak-anak dalam Rapat Pimpinan DPR RI.
"Jadi memang dalam rapat pimpinan kemarin sempat dibahas," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno mengatakan pemerintah akan menggelar rapat kabinet untuk membahas rencana pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak.
"Nanti keputusannya seperti apa, nanti kita akan bahas di internal pemerintah. Jadi banyak sekali dimensi sisi negatif yang harus diantisipasi, dijaga, tetapi juga ada sisi positif," kata Menko Pratikno di Jakarta, Senin, 20 Januari 2025.
Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mengatakan Kemkomdigi masih mengkaji usulan pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak.
"Lagi kita kaji, dan Australia sendiri sudah melakukannya. Jadi ini lagi kita kaji, karena kita semua tahu media sosial ini kan ada positif dan negatifnya, dan sudah banyak sekali pengaduan, sudah banyak sekali keluhan tentang penggunaan AI yang berdampak negatif," ujar Nezar dikonfirmasi terpisah.
Tak hanya itu, Presiden Prabowo Subianto dan Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid tengah berdiskusi membahas strategi pemerintah untuk melindungi anak-anak di ruang-ruang digital.
Meutya melanjutkan ada kemungkinan untuk menyusun draf peraturan pemerintah lebih dulu sambil mengkaji regulasi yang lebih kuat untuk melindungi anak-anak di ruang digital.
"Kami pelajari dulu betul-betul, tetapi pada prinsipnya sambil menjembatani aturan yang lebih ajeg, pemerintah akan mengeluarkan aturan pemerintah terlebih dahulu," kata Meutya.
