Litbang Kompas Ungkap 84,7 Persen Rakyat Kecil Puas dengan Pemerintahan Prabowo
SinPo.id - Hasil survei Litbang Kompas yang dilakukan pada periode 4-10 Januari 2025 menunjukkan, 84,7 persen responden bertatus ekonomi bawah menyatakan puas terhadap kinerja pemerintah yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto.
Di sisi lain, sekitar 67,9 persen responden berstatus sosial ekonomi atas ataupun sekitar 70 persen kalangan berpendidikan tinggi menunjukkan persentase kepuasan yang relatif lebih rendah.
Dalam hasil survei yang sama turut terungkap, pemerintahan Indonesia di kepemimpinan Prabowo juga dinilai oleh sebanyak 84,9 persen responden mampu untuk mewujudkan berbagai program kerja yang sudah dicanangkan. Hal tersebut mengindikasi adanya kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Kecilnya jarak perbedaan yang terbangun di antara harapan publik dan kepuasan terhadap realitas kenyataan yang dihadapi mengindikasikan kepercayaan publik yang besar terhadap pemerintahan saat ini,” tulis Litbang Kompas yang dikutip Senin, 20 Januari 2025.
Persentase kepuasan yang diperoleh oleh pemerintahan Prabowo relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan survei sejenis yang dilakukan pada periode sebelumnya, September 2024.
“Presiden Prabowo mendapatkan lonjakan hingga 10 persen. Kondisi yang relatif sama juga terjadi pada Wapres Gibran, yang mendapatkan surplus peningkatan positif dari sebelumnya 71,1 persen menjadi 79,9 persen yang menilai "sangat baik" dan "baik" citranya,” jelas Litbang Kompas.
Kepuasan publik dilatarbelakangi oleh sudah terlaksananya sejumlah program yang dicanangkan oleh pemerintahan Prabowo, salah satunya program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang telah dimulai sejak 6 Januari 2025.
Tidak hanya itu, pemerintahan Prabowo juga telah mengeluarkan kebijakan pembatalan kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 12 persen menjadi pembatasan pengenaan pajak hanya untuk barang premium.
“Begitu pula, sejak November 2024, berbagai program merakyat sudah dilakukan. Upaya pemerintah melanjutkan program bantuan sosial (bansos) pada kelompok lapisan bawah masyarakat dan adanya kebijakan penghapusan piutang macet perbankan pada usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dalam pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, kelautan, serta UMKM lainnya,” sambung Litbang Kompas.
Berbagai program lain yang akan terealisasi selanjutnya adalah kenaikan gaji ataupun tunjangan bagi para guru dan aparatur sipil negara serta pemeriksanaan gratis bagi masyarakat saat mereka berulang tahun mulai Februari 2025.
