Pengamat: Pagar Laut di Pesisir Tangerang hingga Jakarta akibat Lemahnya Pengawasan
SinPo.id - Pengamat kebijakan publik, Trubus Rahadiansyah, menilai pembangunan pagar laut di pesisir Tangerang (Banten), Bekasi (Jawa Barat), dan Jakarta Utara mencerminkan lemahnya pengawasan dari pemerintah, baik pusat maupun daerah.
Pagar-pagar yang muncul di sepanjang pesisir ini, kata dia , merupakan hasil dari ketakutan pihak tertentu akan pembatalan izin dan kurangnya perhatian terhadap dampak lingkungan dan kesejahteraan nelayan.
"Pagar-pagar ini memang sudah ada sejak era pemerintahan sebelumnya dan dibiarkan berkembang tanpa pengawasan yang ketat," kata Trubus dalam keterangan tertulisnya, Sabtu, 18 Januari 2025.
Menurut Trubus, keberadaan pagar laut ini merugikan nelayan yang beroperasi di kawasan tersebut, lantaran akses mereka terbatas. Selain itu, lanjut dia, pembangunan pagar dari bambu juga menyebabkan kerusakan pada ekosistem terumbu karang yang menjadi habitat ikan.
Kendati beberapa pihak menyatakan pembangunan pagar laut ini telah melalui proses analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL), dia mengkritik implementasinya yang dinilai tidak sesuai dengan rencana awal.
"Pemerintah lebih fokus pada aspek pajak dan retribusi, sementara masalah lingkungan dan kesejahteraan nelayan sering diabaikan," ungkap dia.
Trubus juga memberikan apresiasi atas langkah pemerintah yang telah menyegel lokasi pagar dan memastikan tidak ada kelanjutan pembangunan pagar laut tersebut. Namun, ia mengingatkan bahwa langkah tersebut hanya bersifat sementara dan mendesak adanya solusi jangka panjang yang jelas, termasuk pemberian sanksi tegas terhadap pihak yang membangun pagar laut tanpa izin.
"Solusi jangka panjangnya harus menghentikan seluruh pembangunan pagar tersebut dan memberikan sanksi yang tegas bagi pelakunya," tegasnya.
Lebih lanjut, Trubus mendorong pemerintah untuk menyeimbangkan kepentingan bisnis dengan keberlanjutan ekosistem dan ekonomi masyarakat pesisir.
"Pembangunan yang berbasis pada lingkungan harus menjadi prioritas, apalagi di tengah tantangan perubahan iklim saat ini," ujar Trubus.
Dia pun berharap kebijakan pembangunan kelautan yang diambil oleh pemerintah dapat berpihak pada masyarakat nelayan dan keberlanjutan lingkungan, bukan pada kepentingan bisnis semata.
"Hal ini penting agar pembangunan kelautan Indonesia dapat berjalan secara berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi semua pihak," tandasnya.
