Arahan Prabowo, Satgas Optimis Hilirisasi Picu Pertumbuhan Ekonomi
SinPo.id - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia mengatakan, Presiden Prabowo Subianto telah memberi arahan agar hilirisasi dapat menjadi pemicu pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan pekerjaan, hingga penciptaan nilai tambah bagi Indonesia.
"Di mana nilai tambahnya harus betul-betul dilakukan di Indonesia. Dan oleh karena itu, arahan Bapak Presiden, kami merumuskan tentang pembiayaannya agar dilakukan juga di dalam negeri," kata Bahlil usai rapat perdana Satgas Hilirisasi di Jakarta, Jumat, 17 Januari 2025.
Rapat perdana dihadiri Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roeslani, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti.
Ketua Satgas Hilirisasi ini menjelaskan, rapat perdana yang berlangsung dua jam, juga membahas langkah strategis program hilirisasi dalam negeri. Karena, Satgas sudah memetakan strategi ketahanan energi di Indonesia, sebagai upaya mewujudkan kedaulatan energi.
"Kami sudah merumuskan langkah-langkah strategis untuk menjalankan perintah Bapak Presiden Prabowo dalam rangka meningkatkan investasi dan hilirisasi," jelas Ketua Umum Partai Golkar itu.
Menurut Bahlil, Kementerian ESDM akan menjadi posko Satgas Hilirisasi yang bekerja selama lima tahun masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Dalam waktu dua minggu ke depan, Satgas mulai menjalankan program strategis yang sudah dibahas.
"Nanti kami akan kerja dulu dua minggu, baru kami sampaikan. Pak Menteri Investasi, Pak Rosan sebagai Wakil Ketua Satgas yang akan memimpin langsung tentang investasinya," tandasnya.
Berdasarkan Keputusan Presiden RI No. 1 Tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Hilirisasi dan Ketahanan Energi Nasional, Satgas tersebut diketuai oleh Menteri ESDM yang diwakili oleh berbagai menteri lainnya yakni Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, Menteri ATR/BPN, Menteri Pertanian, Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Sekretaris Negara.
Satgas Percepatan Hilirisasi tersebut juga dianggotai oleh Menteri Hukum, Menteri Keuangan, Menteri Perindustrian, Menteri BUMN, Menteri KLHK, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Perdagangan, Jaksa Agung, dan Kepala Kepolisian RI.
