Legislator PKS: Diplomasi Tak Boleh Setop Meski Genjatan Senjata Israel-Palestina

Laporan: Juven Martua Sitompul
Jumat, 17 Januari 2025 | 14:13 WIB
Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini. (SinPo.id/Dok. DPR RI)
Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini. (SinPo.id/Dok. DPR RI)

SinPo.id - Anggota Komisi I DPR RI Jazuli Juwaini mengingatkan upaya diplomasi untuk kemerdekaan Palestina tidak boleh setop atau berhenti. Sekalipun, gencatan senjata telah disepakati antara Israel dengan Hamas, Palestina.

Jazuli mengingatkan bahwa sikap Indonesia sudah jelas sejak awal untuk mendesak Israel menghentikan segala macam bentuk agresi dan penjajahan atas wilayah Palestina.

"Indonesia mendukung penuh kemerdekaan rakyat Palestina. Inilah perjuangan kita yang merupakan amanat konstitusi, amanat konferensi Asia-Afrika di Bandung, sekaligus utang sejarah Bangsa Indonesia," kata Jazuli dalam keterangannya di Jakarta, Jumat, 17 Januari 2025.

Selain itu, Legislator dari Fraksi PKS itu meminta Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) mengawal gencatan senjata yang dimulai pada 19 Januari 2025 dengan tegas. Sebab, mempertimbangkan sikap Israel yang kerap kali melanggar perjanjian dan mengkhianati berbagai resolusi damai.

Dia menjelaskan permintaan tersebut juga bertujuan agar rakyat Palestina memperoleh hak hidupnya di wilayah yang sah dapat terwujud.

"Apa yang terjadi di Gaza, Palestina, sejatinya bukan konflik atau perang antara dua negara, tetapi bentuk penjajahan di era modern. Rakyat Palestina dan para pejuangnya hanya mempertahankan wilayahnya dari penjajahan yang selama puluhan tahun direnggut paksa," ujarnya.

Dia juga berharap gencatan senjata Israel-Hamas tersebut membuat semua bantuan kemanusiaan untuk rakyat Gaza dapat masuk dengan akses yang terbuka seluas-luasnya.

Menurut dia, pemerintah Indonesia juga dapat berperan menggalang dan mengoordinasikan bantuan kemanusiaan dari dalam negeri saat gencatan senjata terjadi.

Dia berharap gencatan senjata tersebut dapat menghentikan secara permanen penjajahan Israel terhadap Palestina.

"Kami berharap PBB dan instrumen penjaga perdamaian yang dimilikinya benar-benar bisa mewujudkan perdamaian di Gaza dan mengawal proses rekonstruksi maupun rehabilitasi Gaza dengan sebaik-baiknya," katanya.

Sebelumnya, Hamas Palestina dan Israel bersepakat untuk melakukan gencatan senjata yang akan dimulai pada Minggu, 19 Januari 2025. Kesepakatan ini terjadi setelah lebih dari 460 hari agresi brutal Israel menghancurkan Gaza dan telah menewaskan total 46.707 warga Palestina. Pengumuman gencatan senjata ini juga secara resmi diumumkan pada Rabu, 15 Januari 2025.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI