Kritisi 'Pesta Diskon' Biaya Haji, MUI: Sistem Pengelolaannya Harus Diperbaiki

Laporan: Tio Pirnando
Rabu, 15 Januari 2025 | 10:31 WIB
Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, M Cholil Nafis. (SinPo.id/dok. MUI)
Ketua MUI Bidang Dakwah dan Ukhuwah, M Cholil Nafis. (SinPo.id/dok. MUI)

SinPo.id - Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Dakwah dan Ukhuwah, M Cholil Nafis menilai, pengelolaan dana haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), masih perlu banyak perbaikan, kendati laporannya menunjukkan hasil yang baik.

Namun, masih ada ketimpangan dalam manfaat yang diterima jamaah haji.

"Sebenarnya dari BPKH yang menyampaikan tadi hasil pengelolaannya cukup bagus. Tetapi ternyata BPKH sebagai juru bayar itu tidak sebanding dengan hasil pengelolaan dana yang masuk. Termasuk tidak sebanding antara yang berangkat dengan yang tidak berangkat," kata Cholil Nafis saat Koordinasi MUI dan BPKH dalam implementasi keputusan Ijtima’ Ulama, di Kantor MUI Pusat, Jakarta Pusat, Selasa, 15 Januari 2025. 

Cholil lantas mengkritisi pandangan publik dan kebijakan yang cenderung memandang biaya haji seperti "pesta diskon". Sebab, paradigma ini tak hanya keliru, tetapi juga mengurangi fokus pada pelayanan maksimal kepada jamaah.

"Ada persepsi di masyarakat, termasuk pengambil kebijakan, bahwa biaya haji itu seperti pesta diskon. Padahal yang utama adalah pelayanan, bagaimana jamaah bisa merasa nyaman mulai dari proses penyetoran biaya hingga keberangkatan," ucapnya.

Menurut Cholil, persepsi mengenai biaya haji yang murah tidak mencerminkan hakikat ibadah tersebut.  Untuk itu, ia menyarankan skema subsidi dalam biaya penyelenggaraan haji (BPH)  dipertimbangkan untuk dicabut, agar hanya ada satu biaya, yaitu biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH).

Menurut dia, sistem dua harga, yaitu harga sebenarnya dan harga diskon, menimbulkan ketidakadilan. 

"Fatwa MUI menilai hal ini tidak adil. Karena hasil pengelolaan dana menjadi tidak merata. Ada yang menerima manfaat lebih besar, ada yang lebih kecil," tuturnya. 

Lebih lanjut, Cholil menekankan pentingnya edukasi kepada masyarakat agar memahami substansi fatwa MUI terkait keadilan dalam pengelolaan dana haji.

"Dengan teman-teman, step by step kita lakukan perbaikan. Insya Allah ke depan kita bersama-sama akan memperbaiki ini demi umat. Kami juga ikut bertanggung jawab untuk memastikan hal ini benar-benar melayani umat dengan sebaik-baiknya," tukasnya. 

BERITALAINNYA
BERITATERKINI