Anggota Komisi X Soroti Kasus Siswa SD Dihukum Belajar di Lantai
SinPo.id - Anggota Komisi X DPR RI, Habib Syarief Muhammad Alaydrus, menanggapi kasus siswa sekolah dasar (SD) di Kota Medan, Sumatera Utara, yang dihukum belajar di lantai karena belum membayar tunggakan sumbangan pembinaan pendidikan (SPP) selama tiga bulan. Ia meminta seluruh pihak terkait mendukung agar kejadian serupa tidak terulang kembali.
"Saya sedih dan prihatin. Kasus ini harus menjadi pelajaran bagi semua sekolah, baik negeri maupun swasta. Kasus seperti itu tidak boleh terjadi lagi," ujar Habib Syarief melalui rilis yang disampaikan kepada Parlementaria, Selasa 14 Januari 2025.
Habib Syarief mengungkapkan bahwa hukuman tersebut menunjukkan potensi bias paradigmatik dalam memandang peraturan. Menurutnya, isu ini terlihat seolah-olah sanksi harus segera diterapkan ketika terjadi pelanggaran.
"Tujuan hukum bukan hanya soal kepastian, tetapi juga kemanfaatan dan keadilan. Sekolah seharusnya mempertimbangkan respon yang diberikan berdasarkan kemanfaatan, terutama bagi siswa," tegasnya.
Ia menilai tindakan menghukum siswa belajar di lantai hanya karena belum membayar SPP sebesar Rp 180.000 tidaklah layak. Meskipun tidak ada kekerasan fisik, Habib Syarief menyebut hukuman tersebut melukai mental anak karena dilakukan di depan siswa lain.
Politisi Fraksi PKB itu menegaskan bahwa pembayaran SPP adalah urusan orang dewasa, bukan anak-anak. "Tugas anak itu belajar, bukan memikirkan SPP. Sekolah harus memperlakukan semua siswa secara setara," katanya.
Menurutnya, jika ada siswa yang belum membayar SPP, sekolah seharusnya berbicara baik-baik dengan orang tua siswa. Jika orang tua benar-benar tidak mampu membayar, hal itu bisa dilaporkan ke dinas pendidikan.
Apalagi, siswa yang dihukum tersebut adalah penerima dana Program Indonesia Pintar (PIP). Namun, dana PIP belum cair hingga akhir 2024. Habib Syarief mengingatkan pihak sekolah untuk lebih bersabar menunggu pencairan dana PIP.
"Masalah ini sebenarnya bisa diselesaikan dengan komunikasi antara pihak sekolah, orang tua, dan dinas pendidikan," jelasnya.
Harapan untuk Pendidikan yang Bijak dan Berkeadilan
Habib Syarief menutup pernyataannya dengan harapan agar sekolah tidak lagi menghukum siswa karena kesulitan membayar SPP. Ia menekankan perlunya pendekatan yang lebih bijak dalam mengatasi persoalan pendidikan tanpa mengorbankan anak.
"Semua anak berhak mendapatkan pendidikan yang layak. Presiden Prabowo memberikan perhatian serius terhadap kemajuan pendidikan di Indonesia," pungkasnya.
