Alkhamdulillah, Biaya Haji Turun
MUI mengingatkan agar pelayanan kepada jamaah haji harus tetap diberikan secara maksimal. DPR mengingatkan beberapa hal penting yang harus dijaga dan ditingkatkan terkait dengan penyelenggaraan haji.
SinPo.id - Kementerian Agama dan Komisi VIII DPR sepakat menurunkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 1446 Hijriyah/2025. Tercatat, ongkos haji tahun yang harus dibayar jemaah rata-rata Rp55,43 juta, angka itu setelah ditambah subsidi.
“Bipih yang dibayar jamaah, rata-rata sebesar Rp55.431.750,78 atau 62 persen dari total BPIH 2025. Sisanya yang sebesar 38 persen atau rata-rata sebesar Rp33.978.508,01 dialokasikan dari nilai manfaat,” ujar Menteri Agama Nasaruddin Umar, saat rapat kerja dengan Ketua Komisi VIII DPR, Senin, 6 Januari 2025.
Raker menyepakati besaran BPIH setiap jemaah haji reguler rata-rata sebesar Rp89.410.258,79 dengan asumsi kurs 1 USD sebesar Rp16.000 dan 1 SAR sebesar Rp4.266,67. "Rerata BPIH tahun 1446 H/2025 M sebesar Rp89.410.258,79. Biaya ini turun dibanding rerata BPIH 2024 yang mencapai Rp93.410.286,00,”ujar Nasaruddin Umar menambahkan.
Biaya BPIH terdiri dua komponen, pertama yang dibayar langsung oleh jamaah haji atau disebut Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih). Kedua, komponen Nilai Manfaat yang bersumbar dari hasil optimalisasi dana setoran awal jamaah haji. Penurunan BPIH berdampak pada turunnya Bipih yang harus dibayar jamaah dan Nilai Manfaat yang dialokasikan dari hasil optimalisasi setoran awal jamaah.
Pengesahan hasil Raker dengan Komisi VIII DPR akan menjadi dasar Presiden Prabowo Subiyanto menetapkan BPIH. Hal itu mengacu Pasal 48 UU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, bahwa besaran BPIH ditetapkan oleh Presiden atas usul Menteri Agama setelah mendapat persetujuan DPR RI.
BPIH yang telah disepakati sesuai dengan harapan pemerintah sejak awal, Presiden juga Prabowo Subiyanto yang mengobsesikan agar calon jamaah haji diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji dengan biaya lebih murah.
“Alhamdulilah pada kesempatan kali ini terwujud. Pada kesempatan lain, BPKH juga mendapat kesempatan yang baik karena nilai manfaat yang bisa diberikan kepada calon jamaah haji kita tidak sebesar tahun lalu. Artinya ada penghematan,” ujar Nasaruddin menjelaskan.
Sedangkan total nilai manfaat yang disepakati untuk digunakan pada penyelenggaraan ibadah haji 1446 H/2025 M sebesar Rp6.831.820.756.658,34. Angka ini lebih kecil sebesar Rp1.368.219.881.908,86 jika dibandingkan dengan nilai manfaat yang digunakan pada operasional haji 2024, sebesar Rp8.200.040.638.567,20.
Ketua Panja Haji, sekaligus Wakil Ketua Komisi VIII Abdul Wachid, menyatakan penurunan biaya haji tahun 2025 sebagai upaya pemerintah menyeimbangkan besarnya biaya yang ditanggung jamaah dengan keberlanjutan nilai manfaat di masa akan datang.
"Sejalan dengan visi pemerintah, kami mendorong efisiensi agar subsidi nilai manfaat dari dana haji bisa lebih sustainable dan di sisi lain bisa mengurangi beban jamaah," ujar Abdul Wachid.
Wachid mengatakan, Komisi VIII telah bekerja keras menurunkan angka BPIH tahun ini, baik komponen Bipih yang dibayarkan oleh masyarakat, maupun nilai manfaat yang dibayarkan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH).
“Alhamdulillah, setelah melakukan rapat marathon kita berhasil menurunkan besaran BPIH tahun ini sekitar Rp4 juta dibanding usulan pemerintah,” ujar Wachid menambahkan
Skema itu menunjukkan komponen Bipih turun hingga Rp 600 ribu per orang, sedangkan komponen nilai manfaat secara umum turun hingga Rp1 Triliun. Output keputusan itu dinilai menghasilkan efisiensi dana haji demi keberlanjutan pendanannya pada masa depan.
Namun Wachid mengatakan turut mendorong sejumlah hal yang perlu diperhatikan, di antaranya ingin memastikan BPIH 1446 H /2025 bisa semakin dirasionalisasi tanpa mengorbankan fasilitas dan kualitas pelayanan ibadah haji.
Selain itu pembekalan yang cukup bagi petugas haji serta Kemenag RI merancang management crisis di titik-titik rawan demi memberikan pelayanan ibadah yang maksimal pada para jamaah.
Berharap Kualitas Pelayanan Jamaah Tetap Maskimal
Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyambut baik atas putusan turunnya biaya penyelenggaraan ibadah haji 2025 menjadi Rp 55,4 juta. Namun, MUI mengingatkan agar pelayanan kepada jemaah haji harus tetap diberikan secara maksimal.
"Pelayanan kepada jemaah haji harus tetap prima, agar jemaah haji bisa melaksanakan ibadah haji dengan aman, nyaman, dan dapat menunaikan ibadah sesuai ketentuan ajaran Islam," kata Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI, Zainut Tauhid Sa'adi.
Zainut memahami penurunan biaya haji 2025 merupakan hasil negosiasi efisiensi komponen biaya penyelenggaraan ibadah haji di Arab Saudi. Meski biayanya turun, Zainut mengingatkan agar sejumlah pelayanan kepada jemaah haji yang diberikan oleh Kementerian Agama (Kemenag) tidak ikut menurun.
"Kami meminta tidak akan berakibat pada kualitas layanan hajinya, baik layanan transportasi, akomodasi, konsumsi, pelayanan di Armuzna (Arafah Muzdalifah, Mina), dan pelayanan haji lainnya," ujar Zainut menjelaskan.
Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay mengingatkan agar kesepakatan antara pemerintah dan DPR terkait penyelenggaraan haji tahun 2025 dapat terealisasi. Harapan saleh itu mengacu pelaksanaan haji sering keluar dari kesepakatan awal.
"Tugas berikutnya adalah mengawasi dan memastikan agar semua kesepakatan antara pemerintah dan DPR dapat terealisasi sebagaimana mestinya,” ujar Saleh.
Menurut dia, kesepakatan setiap tahun berupa peningkatan kualitas pelayanan pada Jemaah selalu ada, namun faktanya sering kali tidak sesuai dengan yang dijanjikan.
Ia mengingatkan beberapa hal penting yang harus dijaga dan ditingkatkan terkait dengan penyelenggaraan haji. Di antaranya pelayanan jemaah haji sebelum keberangkatan yang harus dipermudah dan menyenangkan mereka, mulai dari pendaftaran, manasik, hingga tiba di asrama haji.
Termasuk kualitas pelayanan penerbangan yang sering jadwalnya berubah dan delay dalam penyelenggaraan haji sebelumnya.
"Apalagi, jemaah kita saat ini mayoritas adalah lansia. Tempo hari, pesawatnya hanya Garuda dan Saudi Airlines. Mungkin karena tak ada pilihan, pelayanan tak maksimal seperti ini pun sering didiamkan dan tak disoal," ujar Saleh menjelaskan.
Selain itu distribusi pemondokan yang adil selama di Arab Saudi juga penting. Dia menyebut kerap menemui jemaah yang tidak memilih untuk ke masjid karena alasan jarak.
"Sebagian beruntung dapat di pemondokan yang bagus dan dekat dengan Masjidilharam. Sebagian lagi di tempat yang kurang baik dan jauh dari Masjidilharam," katanya.
Konsumsi dan makanan jemaah selama di Tanah Suci juga menjadi catatan Saleh. Dia mengatakan Pemerintah harus memenuhi janji untuk menyajikan makanan bercita rasa Indonesia. Pada tahun lalu, DPR menemukan tidak semua bumbu masakan didatangkan dari Indonesia. Bahkan persentasenya kecil, yang besar justru didatangkan dari negara lain.
Penyediaan bumbu dapur itu dinilai penting. Ia menyebutkan, untuk mencukupi kebutuhan 221.000 calon haji selama 40 hari, bisa menjadi peluang bisnis bagi UMKM di Indonesia.
“Kenapa tidak dipercayakan saja pada gabungan UMKM untuk menyediakannya? Buatlah perjanjian jauh-jauh hari agar bisa dipenuhi berapa pun kebutuhan yang diperlukan," katanya.
Sedangkan transportasi untuk jamaah dipastikan ketersediaan dan kenyamanannya, termasuk sosialisasi terkait dengan penggunaan alat transportasi tersebut. Terkait transportasi ini, Saleh menyebut pelayanan jamaah saat di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armina) harus prima sebab kesuksesan haji sangat ditentukan sukses tidaknya pelaksanaan ibadah di Armina yang merupakan salah satu kunci pembeda antara haji dan umrah.
Tak hanya itu, peningkatan pelayanan kesehatan untuk mengakomodasi jamaah yang membutuhkan penanganan dan perhatian khusus juga penting. Menurut dia, Pemerintah perlu memikirkan untuk menambah jumlah tenaga kesehatan yang diterjunkan di pemondokan dan tenda-tenda selama musim haji.
Presiden Ingin Biaya Haji Lebih Kecil Lagi
Ketua Komisi VIII DPR, Marwan Dasopang usai bertemu Presiden Prabowo Subianto menyatakan, presiden sebenarnya masih kurang puas dengan penurunan biaya haji tahun ini. Menurut Marwan, presiden menyampaikan biaya haji itu masih bisa diturunkan lebih rendah.
“Kelihatannya Pak Presiden masih belum puas, masih kepingin sebetulnya masih di bawah itu dan tentu ini menjadi kajian ulang kami,” ujar Marwan usai bertemu Presiden Prabowo di Istana Merdeka, Selasa 7 Januari 2025.
Marwan tidak menyebut secara spesifik angka yang diinginkan oleh Presiden. Dia menduga Presiden ingin biaya diturunkan Rp1 juta hingga Rp2 juta lagi.
“Sebetulnya sama sih pandangan kami dengan Pak Presiden, mungkin 1 juta, 2 juta lagi masih bisa diturunkan. Tentu dengan berbagai pertimbangan termasuk kurs mata uang asing dan lainnya,” ujar Marwan menjelaskan.
Menurut dia, panitia kerja atau Panja haji akan mencatat keinginan Presiden Prabowo pada pelaksanaan ibadah haji mendatang. Salah satunya akan membuat kebijakan lebih efisiensi dan memperketat anggaran sehingga biaya haji semakin murah.
“Mungkin kita pada akhirnya itu kesepakatan yang bisa kita lakukan. Tapi mungkin di lain waktu kita akan perketat cara menghitungnya,” katanya.
Menurut Marwan, meski presiden mengaprediasi kerja keras Panja sehingga biaya haji turun. Presiden ingin biaya haji terjangkau oleh masyarakat tanpa mengabaikan kualitas pelayanan. (*)
