Ketua Umum PP IKA SKMA Temui Menteri LH, Dorong Implementasi Ekonomi Hijau
SinPo.id - Ketua Umum Pengurus Pusat Ikatan Alumni Sekolah Kehutanan Menengah Atas (PP IKA SKMA), Irwan Fecho, melakukan audiensi dengan Menteri Lingkungan Hidup (LH), Hanif Faisol Nurofiq di Kantor Kementerian LH, Kebon Nanas, Jakarta Timur pada Rabu, 8 Januari 2025 pagi.
Dalam audiensi itu, PP IKA SKMA dan Kementerian LH sepakat untuk bersama-sama mendorong implementasi ekonomi hijau serta memastikan kebijakan investasi pembangunan di Indonesia memenuhi prinsip keberlanjutan.
Irwan mengingatkan, Indonesia akan menghadapi tantangan kondisi kualitas lingkungan dan efek perubahan iklim.
"Dengan prioritas Asta Cita Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan ekonomi hijau dan juga penguatan penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya,” kata Irwan kepada wartawan pada Rabu, 8 Januari 2025.
Anak buah Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) itu juga menyampaikan, tantangan masalah lingkungan hidup dan prioritas Asta Cita Prabowo akan pihaknya hadapi dan wujudkan secara bersama-sama di hari mendatang.
Turut hadir dalam audiensi itu Dewan Pembina Pusat IKA SKMA, Dewan Pertimbangan Pusat IKA SKMA, Sekjen PP IKA SKMA, Kepala BPOKK PP IKA SKMA, Kepala Bakomstra PP IKA SKMA, sertapengurus PP IKA SKMA lainnya.
Sebagai informasi, ekonomi hijau telah diadopsi pemerintah dalam berbagai kebijakan strategis dalam sedekade ke belakang. Di atas kertas, seiring komitmen Indonesia dalam Kesepakatan Paris dan implementasi COP26, terdapat kebijakan ratifikasi iklim.
Hal itu termaktub dalam UU Nomor 16/2016 tentang Pengesahan Kesepakatan Paris. Secara serempak berbagai kebijakan turunan pun diterbitkan, termasuk mengenai komitmen Indonesia mengurangi emisi karbon
Tercatat Indonesia telah melaporkan komitmen NDC sebanyak tiga kali kepada United Nationally Framework for Climate Change (UNFCC) dalam periode 2016-2030.
Hanif sendiri pernah menyampaikan Kementerian LH akan menjadi garda depan implementasi ekonomi hijau dan memastikan kebijakan investasi pembangunan di Indonesia memenuhi prinsip keberlanjutan.
Kementerian LH akan berupaya mendukung visi 'Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045' yang menjadi pilar pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
