Presiden Minta KPK Dampingi Kemenag-BPH dalam Pelaksanaan Haji 2025

SinPo.id - Wakil Ketua DPR Dasco menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pendampingan terhadap Kementerian Agama (Kemenag) dan Badan Penyelenggara Haji (BPH) pada penyelenggaraan haji 2025.

"Presiden sudah meminta khusus kepada KPK untuk melakukan pendampingan kepada Kementerian Agama dan BPH agar penyelenggaraan haji tahun ini berjalan dengan baik dan sudah dimonitor dengan baik," kata Dasco dalam rapat konsultasi dengan Komisi VIII DPR di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 7 Januari 2025.

Ketua Timwas Haji 2025 ini mengatakan Presiden Prabowo mengapresiasi panja haji dan pemerintah yang dapat menurunkan biaya haji 2025. Padahal, kata dia, kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat sedang tinggi-tingginya.

"Itu harusnya naik, tapi bisa turun, ini bisa dibuktikan bahwa kerja-kerja DPR, terutama pansus, bisa bermanfaat untuk mengevaluasi pelaksanaan-pelaksanaan haji pada tahun ini," kata dia.

Dasco mengatakan seluruh pihak harus mewaspadai temuan Pansus Haji pada DPR periode sebelumnya. Dasco menekankan jangan sampai hak-hak jemaah haji dikurangi.

"Kita harus mewaspadai tadi temuan-temuan pansus yang lalu bahwa kemudian ada slot-slot yang kemudian termanipulasi agar yang berhak berangkat itu kemudian bisa berangkat tanpa kemudian hak-haknya dikurangi," katanya.