Pemprov DKI Diminta Fokus Turunkan Pengangguran dan Harga Sembako di 2025
SinPo.id - Ketua DPRD DKI, Khoirudin menegaskan bahwa Pemprov Jakarta harus fokus menurunkan angka pengangguran dan menekan harga sembako pada 2025.
Dia menyebut, pentingnya peran pemerintah dalam membuka lebih banyak lapangan pekerjaan serta menstabilkan harga barang kebutuhan pokok.
"Harapannya, pertama, pengangguran diturunkan biar warga Jakarta gampang dapet kerja," kata Khoirudin di Jakarta, Minggu, 29 Desember 2204.
Menurut dia, pengurangan pengangguran menjadi prioritas agar masyarakat Jakarta dapat memperoleh pekerjaan dengan lebih mudah.
Selain itu, Khoirudin juga menyuarakan pentingnya pemerintah mengendalikan harga sembako, sebuah masalah yang menjadi keluhan warga Jakarta.
Dia menilai bahwa melalui kebijakan dan regulasi yang tepat, pemerintah dapat menurunkan harga barang kebutuhan pokok, sehingga beban hidup masyarakat berkurang.
“Yang kedua, turunkan sembako itu harapan warga Jakarta. Bisa, pemerintah punya regulasi, kewenangan, pemerintah punya anggaran, bisa,” tuturnya.
Khoirudin pun mengusulkan kolaborasi antara Pemprov DKI dan petani lokal untuk mengurangi biaya distribusi. Hal itu guna untuk menekan harga sembako di wilayah Jakarta.
"Misalnya harga beras, kita bermitra saja dengan para petani beras yang ada di kampung, kita berikan mereka bibit, pupuk, modal dan sebagainya, hasil produksi mereka kita beli, memotong mata rantai jalur distribusi kan, ini murah," ungkap Khoirudin.
Dia juga mengomentari acara Bentang Harapan yang akan diadakan Pemprov DKI pada malam pergantian tahun. Pada acara tersebut, warga diminta untuk menuliskan harapan mereka untuk Jakarta.
Menurut Khoirudin, harapan-harapan tersebut harus diterjemahkan ke dalam kebijakan yang konkret, termasuk dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
"Mudah-mudahan yang tertulis besok bukan sekadar tulisan, tapi betul-betul tercatat, ter-record, dan jadi laporan kepada gubernur yang dilantik yang akan datang," ujar Khoirudin.
Dia menambahkan, harapan-harapan tersebut akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam penyusunan RPJMD, sehingga anggaran untuk mewujudkan harapan warga dapat disiapkan.
"Tentu masuk ke dalam RPJMD, kalau nggak masuk ke RPJMD nggak bisa, nggak bisa dianggarkan, artinya harapan itu hampa kalau tidak masuk ke RPJMD," tandasnya.
