Indonesia Resmi Jadi Mitra BRICS Mulai Januari 2025
SinPo.id - Sebanyak sembilan negara telah disepakati untuk menjadi mitra kelompok BRICS. Hal ini diumumkan oleh Juru Bicara Kementerian Luar Negeri China, Mao Ning, dalam konferensi pers di Beijing pada Selasa 24 Desember 2024.
"Daftar negara mitra BRICS yang akhirnya disetujui mencakup Indonesia, Malaysia, Thailand, Belarus, Bolivia, Kuba, Kazakhstan, Uzbekistan, dan Uganda," ujar Mao Ning.
Keputusan ini merupakan hasil Konsensus Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) BRICS ke-16 yang berlangsung di Kazan, Rusia, pada Oktober 2024. Para pemimpin negara anggota sepakat untuk membentuk mekanisme negara mitra guna memperluas kolaborasi setelah keanggotaan BRICS diperluas pada tahun sebelumnya.
Menurut Mao Ning, mekanisme negara mitra ini akan memperkuat kerja sama di antara anggota dan meningkatkan daya tarik BRICS sebagai platform solidaritas dan kolaborasi negara-negara Selatan. "BRICS kini memiliki representasi yang lebih besar dan menjadi platform utama untuk kerja sama global yang saling menguntungkan," jelasnya.
China, bersama dengan negara anggota lainnya, berkomitmen untuk memperluas kerja sama praktis di berbagai bidang demi pembangunan global yang lebih baik dan inklusif.
Didirikan pada 2009, BRICS terdiri dari Brazil, Rusia, India, China, dan Afrika Selatan. Blok ini diperluas pada Desember 2023 dengan masuknya Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab, meskipun nama BRICS tetap digunakan.
Arab Saudi disebut belum meresmikan partisipasinya dalam kelompok ini, tetapi telah ikut serta dalam berbagai pertemuan BRICS.
Sementara itu, negara-negara mitra BRICS, termasuk Indonesia, telah menyiapkan diri untuk bergabung secara resmi. Indonesia disebut akan menjadi mitra resmi BRICS pada Januari 2025.
BRICS memiliki populasi yang mencakup 43 persen dari total populasi dunia, dengan perdagangan mencapai 16 persen dari perdagangan global dan menyumbang seperempat dari ekonomi dunia. Blok ini juga telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi ketergantungan pada dolar AS dalam perdagangan internasional, dengan mendorong penggunaan mata uang lokal.
