DPR Jaring Aspirasi Masyarakat soal Perbaikan Sistem Politik
SinPo.id - Anggota Komisi II DPR RI Mohammad Toha mengatakan pihaknya akan terus menjaring aspirasi masyarakat terkait usulan perbaikan sistem politik selama masa reses. Setiap aspirasi akan dicatat dan dipertimbangkan demi sistem politik yang baik.
Tak hanya itu, Toha memastikan Komisi II DPR aktif turun ke masyarakat untuk mendengar masukan, kritik, saran, dan aspirasi masyarakat.
"Di masa reses dan serap aspirasi, kami betul-betul menemui banyak lapisan masyarakat. Banyak aspirasi yang masuk," kata dia dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Selasa, 17 Desember 2024.
Toha mengaku sudah mendengar aspirasi masyarakat terkait usulan perbaikan sistem politik ke depan tersebut. Menurutnya, masukan dari masyarakat sangat penting.
"Suara masyarakat harus didengar. Mereka harus dilibatkan dalam perbaikan sistem politik mendatang," ujar Toha.
Selama masa reses, dia mengaku aktif keliling untuk bertemu dengan berbagai lapisan masyarakat, baik para petani, para guru, anak-anak muda, para tokoh masyarakat, dan kelompok masyarakat lainnya.
Menurut dia, aspirasi masyarakat itu akan dibawa ke Parlemen untuk menjadi bahan diskusi dalam menyusun konsep perbaikan sistem politik Indonesia ke depan.
"Aspirasi masyarakat menjadi bahan kami dalam pembahasan perbaikan sistem politik kita," ucapnya.
Beberapa poin yang menjadi perhatian dalam perbaikan politik, kata dia, di antaranya pemilihan gubernur melalui dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD).
"Ini perlu dimulai, tetapi sebagai uji coba, untuk pemilihan bupati, wali kota dan wakilnya tetap dipilih rakyat secara langsung," kata Toha dari Fraksi PKB DPR RI tersebut.
Selama ini, Fraksi PKB DPR RI aktif menyuarakan pemilihan gubernur melalui DPRD. Sebab, pemilihan gubernur memakan biaya sangat besar. Selain itu, otonomi daerah sejatinya berada di tingkat kabupaten/kota, bukan provinsi.
Usulan PKB itu disambut positif oleh Presiden Prabowo Subianto. Bahkan, pada perayaan HUT Partai Golkar, Prabowo menyampaikan rencana pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Selain itu, PKB mengusulkan pemisahan antara pemilihan presiden (Pilpres) dengan pemilihan legislatif (Pileg). Sebab, pileg kurang mendapat perhatian dari masyarakat ketika digelar bersamaan dengan pilpres.
"Masukan dari masyarakat sangat kami butuhkan dalam rangka perbaikan sistem politik Indonesia," ujar Toha.
