Sepakat dengan Presiden Prabowo, PKS Dukung Evaluasi Sistem Pilkada
SinPo.id - Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Aboe Bakar Alhabsyi, mendukung penuh pernyataan Presiden Prabowo Subianto terkait perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (Pilkada).
Aboe Bakar menilai, evaluasi tersebut sangat penting untuk memperbaiki kelemahan yang ada dalam pelaksanaan Pilkada Serentak, terutama terkait dengan tingginya biaya yang dikeluarkan.
"Saya setuju, kita memang perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem Pilkada Serentak. Evaluasi ini penting untuk memperbaiki kelemahan yang ada dan memastikan Pilkada lebih efisien dan efektif," ujar Aboe Bakar dalam keterangan resminya, Sabtu, 14 Desember 2024.
Aboe Bakar juga mengungkapkan kekhawatirannya mengenai anggaran besar yang dikeluarkan untuk Pilkada. Menurutnya,anggaran tersebut bisa dialihkan untuk kebutuhan masyarakat lainnya seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
"Dana yang digunakan untuk penyelenggaraan Pilkada seharusnya dapat dimanfaatkan lebih optimal untuk sektor-sektor yang langsung berdampak pada kesejahteraan rakyat," ungkap dia.
Selain masalah anggaran, Aboe Bakar juga menyoroti praktik politik uang (money politics) yang masih marak dalam Pilkada. Dia mengungkapkan bahwa dirinya sering menerima laporan terkait praktik tersebut, yang menurutnya merusak esensi demokrasi.
"Politik uang menggeser fokus pemilih dari kualitas calon pemimpin ke kekuatan finansial mereka," tutur Aboe Bakar.
Lebih jauh, dia juga menyebut bahwa rendahnya partisipasi pemilih di beberapa daerah menjadi indikasi bahwa sistem Pilkada saat ini belum mampu menarik minat masyarakat secara maksimal.
"Jika politik uang masih merajalela dan partisipasi pemilih rendah, jelas ada yang salah dengan sistem Pilkada yang ada," kata dia.
Oleh karenanya, Aboe Bakar mendorong agar evaluasi Pilkada dilakukan secara menyeluruh dengan melibatkan berbagai pihak, termasuk akademisi, masyarakat sipil, dan partai politik. Ia berharap hasil evaluasi ini dapat menghasilkan rekomendasi yang konstruktif untuk memperbaiki sistem Pilkada di masa depan.
"Evaluasi ini harus dilakukan secara transparan dan melibatkan semua pemangku kepentingan, sehingga nantinya dapat menghasilkan kebijakan yang lebih baik dan dapat diterima oleh semua pihak," tandasnya.
Sebagai informasi, dalam acara HUT Ke-60 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Kamis, 12 Desember 2024. Presiden Prabowo Subianto sempat mengusulkan reformasi sistem pemilu untuk menekan tingginya biaya politik dalam pilkada.
Presiden menilai sistem yang lebih hemat dapat meringankan beban calon kepala daerah dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
