Rapat Banggar dengan Kebijakan Fiskal Kemenkeu, Gerindra Sampaikan Keluhan Rakyat!
Jakarta, sinpo.id - Badan Anggaran DPR RI hari ini mengadakan dengan agenda “kebijakan PNBP, defisit, pembiayaan utang dan non utang”
Agenda ini dihadiri oleh para anggota banggar DPR RI dan Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu serta Kementrian/Lembaga terkait.
Salah satu Anggota Banggar DPR RI fraksi Gerindra, Bambang Harto menyampaikan berbagai keluhan yang disampaikan oleh rakyat seperti Permasalahan subsidi gas Elpiji masih dirasa kurang tepat, ditambah kelangkaan gas subsidi di lingkungan masyarakat yang cukup memberatkan para ibu rumah tangga dan pengusaha UMKM. Hal ini berbanding terbalik dengan negara Malaysia yang memberikan banyak kebijakan subsidi terutama kepada usaha kecil dan menengah, ujarnya dalam keterangan kepada sinpo.id
Selain, Tambah Bambang Kebijakan PNBP di ranah maritim masih tergolong mahal. Sehingga tidak sesuai dengan arah kebijakan Presiden tentang poros maritim.
Serta, APBN yang sebagian besar digunakan untuk infrastruktur tentunya baik, tetapi melalui pengamatan kami bahwa infrastruktur yang dibangun pemerintah masih kurang tepat dan tidak berasas manfaat. Contoh kecil bandara kertajati yang pembangunannya memakan biaya trilyunan sampai saat ini tidak ada maskapai yang mendarat di sana, terkecuali pesawat-pesawat penugasan khusus, tegas Anggota DPR RI Komisi V ini.
Maka dari itu, Bambang Haryo merasa pemerintah di tahun 2019 perlu memperhatikan poin-poin di atas dalam menyelenggarakan kebijakan fiskal negara.
