Diduga Ada Kecurangan, Tim RIDO Walkout di Rapat Rekapitulasi Pilkada Jakarta 2024
SinPo.id - Tim pemenangan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jakarta, Ridwan Kamil (RK) dan Suswono (RIDO), memilih walkout dari rapat penetapan hasil rekapitulasi Pilkada Jakarta 2024.
Koordinator Tim RIDO, Ramdan Alamsyah menyebutkan bahwa keputusan untuk meninggalkan rapat tersebut diambil lantaran adanya kecurangan yang pihaknya anggap tidak ditangani dengan serius oleh pihak berwenang.
"Kami melihat secara kasat mata bahwa ada upaya-upaya yang menurut kami tidak seharusnya terjadi. Kami sudah melaporkan hal ini melalui Perbawaslu, khususnya di DKI Jakarta, namun tidak ada tindakan nyata," ujar Ramdan kepada wartawan, Minggu, 8 Desember 2024.
Dia pun menyoroti sejumlah dugaan kecurangan yang terjadi di wilayah Kepulauan Seribu, serta sejumlah kawasan lain di Jakarta, seperti Jakarta Selatan, Pusat, Timur, dan Utara. Menurutnya, Bawaslu DKI Jakarta tidak segera menanggapi laporan-laporan tersebut dengan cepat.
"Kami sangat kecewa karena Bawaslu tidak menunjukkan respons cepat terhadap laporan yang kami ajukan. Sementara laporan dari pasangan calon lain justru mendapatkan penanganan yang lebih cepat," ungkap dia.
Selain itu, kata Ramdan, Tim RIDO juga menyoroti absennya pemungutan suara ulang (PSU) di beberapa TPS yang mereka nilai terindikasi adanya kecurangan.
Dia pun menuturkan, bahwa kendati ada banyak laporan, tidak ada upaya untuk mengatasi dugaan pelanggaran tersebut dengan pemungutan suara ulang.
Lebih lanjut, Ramdan menegaskan, Tim RIDO berencana untuk membawa masalah ini ke Mahkamah Konstitusi (MK). Ramdan menegaskan bahwa mereka akan memperjuangkan hak konstitusional mereka dan mengharapkan keadilan.
"Saat ini, kami siap membawa hal ini ke Mahkamah Konstitusi, sebagai langkah selanjutnya dalam memperjuangkan hak-hak warga Jakarta dan pendukung kami," kata Ramdan.
"Tim RIDO, yang tidak menandatangani rekapitulasi hasil Pilkada Jakarta, tetap bertekad untuk melanjutkan proses hukum ini guna memastikan integritas dan keadilan dalam pelaksanaan Pilkada," tandasnya.
