Jepang Beri Filipina Bantuan Dana untuk Perkuat Pertahanan Maritim
SinPo.id - Jepang pada Kamis, 5 Desember 2024, memberi hibah kepada Filipina senilai 1,6 miliar yen atau sekitar Rp168,97 miliar untuk memperkuat kemampuan angkatan lautnya. Hibah itu diberikan sehari setelah Manila mengatakan Garda Pantai China "menganggu" kapal-kapal pemerintah miliknya.
Kedua belah pihak mengatakan, dana hibah itu, yang merupakan bagian dari program bantuan keamanan regional, akan digunakan untuk menambah armada perahu karet berlambung keras, sistem radar pantai, dan sistem identifikasi otomatis untuk pertahanan maritim Filipina.
Paket itu akan "berkontribusi untuk menjaga dan memperkuat keamanan regional" dan "meningkatkan keamanan jalur-jalur laut yang vital," kata Kedutaan Besar Jepang usai pertemuan antara Duta Besar Jepang Kazuya Endo dan dan Menteri Luar Negeri Filipina Enrique Manalo.
Jumlah yang diumumkan pada Kamis lebih dari dua kali dana 600 miliar yen yang diterima Manila ketika program Bantuan Resmi Keamanan (OSA) diluncurkan pada 2023.
Filipina telah meningkatkan aset keamanan maritimnya dan hubungan dengan sekutunya untuk melawan pernyataan agresif Beijing atas klaimnya di Laut China Selatan, termasuk wilayah yang disengketakan oleh kedua negara tetangga tersebut.
Pada Kamis, Kementerian Luar Negeri mengatakan kesepakatan OSA akan meningkatkan kemampuan Manila “untuk mencegah ancaman terhadap perdamaian, stabilitas dan keamanan di kawasan Indo-Pasifik”.
China mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan, mengabaikan klaim-klaim saingan dari negara-negara lain dan keputusan internasional yang menyatakan penetapan China tidak memiliki dasar hukum.
Pada Rabu, 4 Desembet 2024, Manila mengatakan Garda Pantai China menembakkan meriam air dan “menyingkirkan” kapal pemerintah di dekat wilayah Scarborough Shoal yang disengketakan.
Pada hari yang sama, kapal China lainnya “dengan sengaja menabrak” kapal departemen perikanan di dekat Sabina Shoal di Kepulauan Spratly, tambah Filipina.
Manalo mengatakan Filipina akan mengajukan protes diplomatik atas dua insiden tersebut.
“Sangat jelas, maksud saya, kami berada dalam hak hukum kami,” kata Manalo kepada wartawan setelah penandatanganan perjanjian bantuan keamanan dengan Jepang.
“Kami tidak mengerti mengapa China kembali mengulangi tindakan yang jelas-jelas ilegal ini."