Ketua Komisi XI DPR: Makan Bergizi Gratis Peluang UMKK Naik Kelas
SinPo.id - Ketua Komisi XI DPR Mukhamad Misbakhun menyebut program Makan Bergizi Gratis membuka peluang ekonomi bagi para pelaku usaha mikro kecil dan koperasi (UMKK) di Kota Pasuruan, Jawa Timur (Jatim). Program ini bahkan bisa membuat UMKK naik kelas menjadi mitra pemerintah.
Ini disampaikan Misbakhun saat menjadi pembicara dalam kegiatan bertajuk 'Optimalisasi Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Pemberdayaan UMKK Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Katalog Elektronik di Kota Pasuruan, Jawa Timur'.
Menurut dia, para pelaku usaha kecil dan menengah berpeluang menjadi pemasok maupun penyedia layanan dalam proyek pengadaan barang dan jasa di pemerintahan.
"Saat ini program Presiden Prabowo Subianto adalah Makan Bergizi Gratis. Menurut saya, ini akan menarik ke depannya dalam pengadaan barang dan jasa," kata Misbakhun dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat, 29 November 2024.
Legislator dari Fraksi Partai Golkar itu mengatakan program itu juga menjadi peluang besar bagi para pelaku UMKK untuk berkembang.
Misbakhun mendorong para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di kota itu untuk mempersiapkan diri guna mengambil bagian dalam program andalan pemerintah tersebut. Dia meyakini kuliner khas Pasuruan bisa masuk dalam menu untuk program Makan Bergizi Gratis.
"Jadi, bapak dan ibu harus siapkan (menu) mengingat Pasuruan ini terkenal dengan kulinernya, harus memenuhi standar gizi," ujar dia.
Menurut Misbakhun, untuk ambil bagian dalam program pemerintah, para pelaku UMKK maupun UMKM harus segera mempelajari prosedur yang dibutuhkan ke depan.
Semua seluk-beluk terkait hal itu bisa dipelajari di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang dibawahi oleh Pemerintah Kota Pasuruan maupun pemkot di setiap daerah.
Dia menuturkan hal penting sebagai pegangan pelaku UMKM yang ingin menjadi mitra pemerintah adalah transparansi dan kemampuan memenuhi syarat yang ditetapkan LKPP.
Sekjen Dewan Pimpinan Nasional Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (Depinas SOKSI) itu menjelaskan keberadaan LKPP menjadikan semua calon rekanan Pemerintah memiliki peluang sama.
"Pengadaan barang dan jasa harus sesuai dengan prosedur. Jadi, tidak sembarangan karena segala sesuatu harus ada pertanggungjawaban dan transparansinya. Oleh karena itu dengan adanya LKPP ini, semua memiliki kesempatan yang sama dalam proses pengadaan barang dan jasa," ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Pelaksana Tugas (Plt) Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo mengatakan pemkot yang dipimpinnya membuka peluang bagi pelaku UMKM maupun koperasi yang ingin menjadi mitra dalam pengadaan barang dan jasa. Menurut dia, proses untuk menjadi rekanan Pemkot Pasuruan sudah dengan sistem digital.
"Saat ini proses pengadaan barang dan jasa sudah terdigitalisasi sehingga semua proses berjalan transparan dan mengantisipasi kecurigaan-kecurigaan publik," kata dia.
