Pemerintah Bangladesh Sambut Baik Langkah ICC untuk Tangkap Pemimpin Militer Myanmar
SinPo.id - Pemerintah Bangladesh menyambut baik langkah Pengadilan Kriminal Internasional (ICC) yang mengajukan permintaan surat perintah penangkapan untuk pemimpin militer Myanmar atas kejahatan yang dilakukan terhadap minoritas Rohingya.
Menurutnya, pengajuan surat perintah penangkapan untuk kepala militer Myanmar Min Aung Hlaing merupakan langkah penting menuju terwujudnya keadilan atas kekejaman yang dilakukan terhadap minoritas Rohingya yang teraniaya.
"Surat perintah penangkapan ini merupakan langkah menuju terwujudnya keadilan dan akuntabilitas," kata Khalilur Rahman, perwakilan tinggi urusan Rohingya dari pemerintah sementara Bangladesh, dilansir dari Anadolu, Jumat 29 November 2024.
Sementara Shamsud Douza, komisaris tambahan untuk pengungsi, bantuan, dan repatriasi bagi pemerintah Bangladesh, mengatakan surat perintah penangkapan tersebut telah membawa krisis Rohingya kembali menjadi sorotan global.
Sebelumnya, Jaksa ICC Karim Khan, menuduh Jenderal Senior Min Aung Hlaing bertanggung jawab secara pidana atas kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk deportasi dan penganiayaan terhadap Rohingya, yang dilakukan di Myanmar dan sebagian wilayah Bangladesh dari tanggal 25 Agustus hingga 31 Desember 2017.
ICC juga memperkirakan bahwa kekerasan tersebut telah menyebabkan lebih dari satu juta warga Rohingya mengungsi, bahkan banyak di antaranya mencari perlindungan di negara tetangga Bangladesh, dan negara-negara lainnya.
"Investigasi ICC yang dimulai pada tahun 2019 melibatkan angkatan bersenjata Myanmar, Tatmadaw, bersama dengan polisi nasional, polisi penjaga perbatasan, dan warga sipil non-Rohingya dalam dugaan kejahatan tersebut," kata Khan dalam sebuah pernyataan.
