KPU Kota Bekasi Siapkan Monitoring dan Koordinasi Ketat Jelang Pilkada 2024
SinPo.id - Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Bekasi, Achmad Edwin Solihin menegaskan bahwa pihaknya telah mempersiapkan berbagai langkah untuk memastikan kelancaran dan keabsahan penyelenggaraan Pilkada 2024.
Dia mengatakan, salah satu upaya yang disiapkan ialah monitoring di setiap tingkatan, mulai dari KPU Kota, PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), hingga PPS (Panitia Pemungutan Suara) yang akan memantau wilayah masing-masing pada hari pencoblosan.
"Kita akan melakukan monitoring di hari H, di mana semua tingkatan dari KPU Kota, PPK, dan PPS akan turun ke wilayahnya masing-masing. Hal ini bertujuan agar apabila ada persoalan, bisa segera tertangani dengan cepat dan menemukan solusi yang tepat," ujar Edwin dalam program Bincang Spesial dengan SinPo TV yang tayang pada Minggu, 24 November 2024.
Edwin juga menekankan pentingnya koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang selama ini berjalan dengan baik.
"Kami selalu berkoordinasi dengan Bawaslu di setiap tahapan. Pada hari H, Bawaslu juga memiliki pasukan yang disebut dengan Pengawas TPS, dan kita pastikan koordinasi antara petugas KPPS dengan Pengawas TPS dapat berjalan lancar, sehingga ada kesamaan pemahaman terkait teknis penyelenggaraan di TPS," ungkap dia.
Terkait dengan potensi gugatan yang mungkin muncul, dia mengungkapkan bahwa Divisi Hukum KPU Kota Bekasi sudah berpengalaman dalam menangani gugatan-gugatan yang terjadi pada pemilihan sebelumnya.
"Pada Pilkada 2018, ada gugatan terkait pemilihan Walikota dan Wakil walikota, begitu juga di Pilpres dan Pileg 2019. Bahkan pada 2024, kita siap menghadapi gugatan di Mahkamah Konstitusi," kata Edwin.
Edwin pun optimis dengan kesiapan Divisi Hukum KPU Kota Bekasi yang selama ini telah menangani gugatan dengan baik. Oleh karena itu, pihak KPU Kota Bekasi juga telah melakukan rapat koordinasi dengan PPK dan ketua PPK untuk memaksimalkan setiap tahapan Pilkada sesuai dengan regulasi yang berlaku, guna mengurangi potensi sengketa.
"Rakor dengan PPK dan ketua PPK sangat penting, karena gugatan bukan hanya terkait hasil, tetapi juga bisa berkaitan dengan tahapan-tahapan Pilkada. Kami akan memastikan setiap tahapan dilaksanakan dengan benar dan sesuai regulasi," tandasnya.
