BKSAP DPR Dukung Komitmen Pemerintah Turunkan Emisi Gas Rumah Kaca

Laporan: Galuh Ratnatika
Minggu, 24 November 2024 | 09:14 WIB
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Ravindra Airlangga (SinPo.id/EMediaDPR)
Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Ravindra Airlangga (SinPo.id/EMediaDPR)

SinPo.id - Wakil Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI Ravindra Airlangga mengatakan pihaknya akan terus mendukung komitmen pemerintah menurunkan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) sesuai kesepakatan global yang tercantum dalam dokumen Enhanced Nationally Determined Contribution (E-NDC).

“Kemarin kita baru saja menghadiri Parliamentary Meeting on 29th Unoted Nations Climate Change Conference (COP29) terkait perubahan iklim. Tentu ini akan menjadi output daripada kesepakatan parlemen-parlemen dan akan menjadi dasar untuk menyusun undang-undang perubahan iklim ini," kata Ravindra, dalam keterangan persnya, dikutip Minggu, 24 November 2024.

"Selain itu, isu-isu mengenai transisi energi juga sesuatu hal yang tidak terpisahkan dalam forum tersebut, karena saling terkait,” lanjutnya.

Sementara terkait pendanaan internasional, negara-negara berkembang dinilai lebih sedikit menyumbangkan emisi namun lebih terdampak terhadap pemanasan global. 

Karena menurutnya, 75 persen emisi global tersebut hanya berasal dari beberapa negara saja, dan banyak negara-negara berkembang yang terdampak dari emisi. Namun penyumbangan pendanaan emisi tidak sebesar dari dampak emisi yang dihasilkan. Seperti negara Tonga yang mengalami kenaikan permukaan air laut, bisa menyebabkan negara mereka hanyut.

“Jadi negara Tongga meminta bantuan saat di Forum Parlemen Inggris beberapa waktu yang lalu, dan kita harus terus mengingatkan terkait komitmen untuk pendanaan iklim. Tentunya untuk membantu negara-negara berkembang menurunkan emisi gas rumah kaca mereka. Jadi tentu ini disampaikan dalam bentuk komunikasi antarparlemen,” ungkapnya.

Oleh karena itu, Ravindra menegaskan BKSAP secara rutin berkomunikasi dengan Kementerian Luar Negeri terkait dengan isu yang akan dibawa dalam forum-forum parlemen internasional.

"Jadi, sebelum berangkat COP29 kita juga sudah berkonsultasi dengan KLHK terkait apa yang menjadi tujuan. Salah satunya adalah misalnya peningkatan perdagangan karbon sebagai upaya untuk memitigasi iklim, karena potensi karbon kita sangat besar dengan luasan hutan yang bisa menjadi produsen karbon untuk dunia,” tandasnya.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI