Bawaslu: Media Massa Berperan Penting dalam Pengawasan Pemilu dan Pilkada
SinPo.id - Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Totok Hariyono menegaskan bahwa peran media massa sangat krusial dalam mendukung tugas pengawasan pemilu atau pilkada.
Menurut Totok, banyak temuan awal terkait potensi pelanggaran pemilu berasal dari laporan yang disampaikan oleh jurnalis. Dalam hal ini, media menjadi mitra strategis Bawaslu untuk memastikan proses pemilu berlangsung secara adil dan transparan.
Dia pun memberikan contoh konkret, seperti ketika media memberitakan kondisi pengungsi di Citaru yang tidak mendapat hak pilih. Informasi tersebut, lanjut dia, menjadi titik awal bagi Bawaslu untuk melakukan penelusuran lebih lanjut.
"Berita dari wartawan bisa menjadi informasi awal. Misalnya, ada laporan tentang pengungsi yang tidak mendapatkan hak pilih. Bawaslu akan langsung menindaklanjuti dengan mengkaji lebih dalam dan merekomendasikan perbaikan kepada KPU," ujar Totok saat diskusi yang digelar oleh Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) di Jakarta, dikutip pada Jumat, 15 November 2024.
Selain itu, Totok mengatakan, media memiliki peran vital dalam melaporkan situasi yang terkait dengan aksesibilitas tempat pemungutan suara (TPS).
"Ketika ada pemberitaan tentang TPS yang sulit dijangkau, Bawaslu segera melakukan pengecekan lapangan dan memberikan rekomendasi perbaikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU)," ungkap dia.
Lebih jauh, Totok menekankan pentingnya hubungan saling mendukung antara Bawaslu dan media, terutama dalam konteks negara berkembang. Menurutnya, kedua pihak memiliki independensi yang harus dijaga, dengan prinsip transparansi dan keterbukaan yang menjadi landasan utama.
“Bawaslu harus terbuka mengenai pelanggaran, dan media juga harus menjaga kode etik jurnalistik. Kami sama-sama bekerja untuk memastikan pemilu yang bersih dan bebas dari kecurangan,” kata Totok.
"Dengan peran penting media dalam menciptakan pengawasan yang lebih efektif, Bawaslu berharap kerja sama dengan jurnalis dan media massa semakin kuat guna menjaga kualitas demokrasi Indonesia," tandasnya.
