ERUPSI GUNUNG LEWOTOBI

Dampak Erupsi Gunung Lewotobi, KPU Konsultasikan Skenario Pilkada NTT

Laporan: Sigit Nuryadin
Rabu, 13 November 2024 | 23:27 WIB
Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin (SinPo.id/Antara)
Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin (SinPo.id/Antara)

SinPo.id - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menggelar konsultasi terkait skenario penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur, menyusul dampak erupsi Gunung Lewotobi yang terjadi beberapa waktu lalu. 

Konsultasi ini akan dilakukan hingga H-7 pemungutan suara pada 20 November mendatang.

Ketua KPU RI, Mochammad Afifuddin atau kerap disapa Afif mengatakan, pihaknya saat ini masih memantau situasi terkini di daerah yang terdampak. 

"Pada prinsipnya kami masih memantau, menunggu perkembangan-perkembangan situasi di daerah, situasi pendataan kami akan tunggu sebagaimana laporan dari teman-teman kami," ujar Afif kepada wartawan, Rabu, 13 November 2024.

Afif menuturkan, KPU akan melakukan koordinasi dengan pihak terkait di Flores Timur hingga tanggal 20 November untuk memperoleh data terakhir mengenai dampak erupsi terhadap jumlah pemilih dan penyelenggara pemilu. 

"Koordinasi dengan teman-teman di sana itu sampai tanggal 20 November. Jadi, H-7 data terakhir akan kami konsultasikan untuk kemudian kami pikirkan skenarionya," kata dia.

Lebih lanjut, dia mengungkapkan, KPU juga telah meminta jajaran KPU daerah untuk berkoordinasi dengan pemerintah setempat guna mengupdate data pemilih yang terdampak, termasuk mereka yang harus pindah lokasi atau melakukan relokasi. 

Hal ini, kata dia, penting agar data pemilih dapat diperbarui dan mereka dapat menyalurkan hak pilihnya pada hari pemungutan suara 27 November 2024.

Selain itu, Afif menyebut, sekitar 37 tempat pemungutan suara (TPS) di Flores Timur terdampak erupsi Gunung Lewotobi. Sebanyak 29 TPS di antaranya mencatatkan sekitar 13 ribu pemilih yang perlu diperhatikan. 

"Kami juga mencatat masih ada beberapa petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) yang belum dilantik, bahkan ada yang sudah dilantik namun belum mengikuti bimbingan teknis (bimtek)," tandasnya. 

BERITALAINNYA
BERITATERKINI