Pemprov DKI Tegaskan Komitmen Sukseskan Pilkada 2024
SinPo.id - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menegaskan komitmen menyukseskan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 dengan mempersiapkan berbagai langkah strategis.
Salah satunya ialah dengan menggelar rapat koordinasi bersama berbagai pihak terkait, termasuk Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah), KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum), dan DESK (Dukungan Elemen Satuan Kerja) Pilkada.
Hal itu disampaikan Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Teguh Setyabudi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR RI di Jakarta, dikutip pada Selasa, 13 November 2024.
Teguh pun menegaskan, pentingnya persiapan yang matang untuk memastikan kelancaran pelaksanaan Pilkada.
"Kami sudah memantapkan persiapan Pilkada DKI Jakarta dengan menggelar rapat-rapat koordinasi bersama Forkopimda, jajaran KPU, dan Bawaslu, serta DESK Pilkada," ujar Teguh.
Dia mengatakan, salah satu fokus utama Pemprov DKI ialah menjaga netralitas aparatur sipil negara (ASN). Untuk itu, Deklarasi Netralitas ASN akan digelar bersama Bawaslu dan KPU pada 14 November 2024.
Selain itu, kata dia, Pemprov DKI juga berupaya mengantisipasi praktik politik uang dan isu SARA (Suku, Agama, Ras, Antargolongan), serta mendorong partisipasi pemilih yang tinggi.
"Partisipasi pemilih merupakan indikator kesuksesan pilkada, dan tantangan dalam pilkada adalah politik uang, kurangnya pendidikan politik, serta ketidakpercayaan terhadap politik," ungkap dia.
Lebih lanjut, dia mengungkapkan, pihaknya juga memastikan seluruh pemangku kepentingan telah bekerja sama untuk menghadapi tantangan tersebut, guna menciptakan pemilu yang jujur, adil, dan bebas.
"Kami juga telah melaksanakan tugas pemerintah daerah dalam pilkada, seperti memberikan fasilitas pendanaan, menjaga stabilitas sosial politik, dan menjamin netralitas ASN," tutur Teguh.
Selanjutnya, Pemprov DKI juga telah memetakan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang rawan banjir dan konflik.
"Kami telah melakukan mitigasi risiko di setiap lokasi TPS yang rawan banjir dan konflik," ujar Teguh.
Dia menambahkan, Pemprov DKI juga telah membentuk DESK Pilkada Jakarta melalui Surat Keputusan Gubernur Nomor 506 Tahun 2024.
DESK Pilkada, lanjut dia, bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait pentingnya menghormati perbedaan pilihan, mengikuti pilkada dengan gembira, dan tidak menyebarkan hoaks atau ujaran kebencian.
"Sinergi yang solid dan profesional bersama pihak terkait akan memastikan Pilkada Serentak di DKI Jakarta berjalan aman, tertib, dan menghasilkan pemimpin yang benar-benar diinginkan masyarakat," tandasnya.
