KUNKER KE LUAR NEGERI

Mahfud Dukung Prabowo Minta Pejabat Kurangi Kunker ke Luar Negeri

Laporan: Tio Pirnando
Minggu, 03 November 2024 | 14:22 WIB
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD (SinPo.id/ Ashar)
Mantan Menko Polhukam Mahfud MD (SinPo.id/ Ashar)

SinPo.id - Mantan Menko Polhukam Mahfud MD mendukung sikap Presiden Prabowo Subianto yang meminta pejabat Kabinet Merah Putih untuk tidak banyak melakukan studi banding atau kunjungan kerja ke luar negeri. Karena, sebenarnya para pejabat sudah mengetahui permasalahan dan cara mengatasinya. 

"Sampai saat ini arahan-arahan dan sikap Presiden Prabowo untuk kesejahteraan rakyat, demokrasi, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi masih memberi harapan. Teranyar, pidatonya di GSN agar pejabat, termasuk DPR/DPRD, tidak banyak studi banding karena kita sudah tahu masalah kita," kata Mahfud lewat akun X pribadinya, Minggu, 3 November 2024. 

Mahfud menceritakan pengalaman ketika dirinya tugas ke luar negeri. Ia  banyak mendapat keluhan dari pegawai Kedubes RI, karena hampir setiap saat secara bersambung selalu ada rombongan dari Kementerian, DPR/DPRD, lembaga negara, pusat dan daerah, kunker ke luar negeri.

"Belum pulang yang satu, datang lain. Mereka harus dilayani secara protokoler," kata dia.

Bahkan, sewaktu dirinya di DPR, selain komisi-komisi, Pansus sebuah RUU pun mempunyai jatah studi banding ke luar negeri. Meski urgensinya pun ditegaskannya tidak ada.

"Kita tahu ini melelahkan KBRI dan secara halus mereka sering mengeluh," ucap dia.

Karena itu, Mahfud berharap agar pemerintah mengatur kembali hak melakukan kunker secara ketat. Mahfud mengaku memahami bahwa Kemenkeu dan Kemendagri sudah berusaha untuk mengatur masalah ini.

"Tapi jika sudah dibahas di lembaga politik tertentu ada saja alasan untuk mencari pembenaran. Presiden/Pimpinan Koalisi Merah Putih, terutama Partai Gerindra, harus mempelopori pengaturan kembali tentang ini," kata Mahfud.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI