RI Gabung BRICS, Airlangga Pastikan Tak Ganggu Aksesi OECD
SinPo.id - Menteri Koordinator bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto memastikan, keinginan Indonesia bergabung ke organisasi ekonomi global BRICS tak akan mengganggu proses aksesi di Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (Organisation for Economic Co-operation and Development/OECD), yang sudah dimulai sejak tahun lalu.
Terlebih, seluruh anggota OECD sudah mengetahui jika Indonesia adalah negara yang tidak memihak alias non blok.
"Tidak (terganggu proses aksesi OECD). Kan kita negara non blok, dan itu sudah dipahami oleh seluruh anggota OECD," kata Airlangga di JCC, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu, 30 Oktober 2024.
Airlangga mengungkapkan, dengan bergabung BRICS, dapat memberikan Indonesia akses ke pendanaan alternatif dan kerja sama Selatan-Selatan yang lebih setara.
Sementara keterlibatan aktif Indonesia dengan OECD– yang beranggotakan 38 negara, termasuk di dalamnya Australia, Amerika Serikat, dan Inggris, dapat mendorong reformasi dan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah global.
Mantan Ketua Umum Partai Golkar itu menjelaskan, pada November 2024, Sekretaris Jenderal OECD, Mathias Cormann bakal menemui Presiden RI Prabowo Subianto untuk mempersiapkan dokumen initial memorandum. Isinya mengenai penilaian mandiri atas kesesuaian regulasi-regulasi di Indonesia terhadap standar yang ditetapkan OECD.
Bahkan, Kesekretariatan Jenderal OECD telah bersurat ke Istana Negara untuk memohon waktu agar bisa bertemu Prabowo.
"Initial memorandum itu yang akan kita bahas dengan Sekjen OECD. Dan Sekjen OECD sudah bersurat dengan Presiden Prabowo memohon waktu ke Presiden," ujar Airlangga.
Sebelumnya, Menlu RI Sugiono menyampaikan bahwa Indonesia tengah menjajaki keanggotaan bersama kelompok BRICS. Hal ini sebagai ejawantah politik luar negeri bebas aktif Indonesia.
Indonesia, diketahui juga tengah melakukan proses aksesi menjadi anggota penuh OECD. Sugiono menilai, bergabung dengan BRICS atau OECD membawa berbagai keuntungan bagi negara anggotanya, terutama dalam bidang ekonomi, politik, dan pembangunan sosial.
Dimana, BRICS menyediakan platform bagi negara anggotanya untuk mengembangkan kerja sama ekonomi, termasuk perdagangan, investasi, dan proyek pembangunan.
Melalui lembaga seperti New Development Bank (NDB), negara anggota dapat mengakses pendanaan untuk proyek infrastruktur dan pembangunan tanpa ketergantungan pada institusi keuangan barat seperti Bank Dunia atau IMF.
Negara-negara BRICS juga dapat memanfaatkan kekuatan kolektif mereka untuk menyeimbangkan pengaruh negara-negara maju dalam politik global dan keuangan internasional.
Misalnya, BRICS sering mendorong reformasi dalam institusi seperti IMF supaya lebih inklusif terhadap kepentingan negara berkembang.
Keuntungan lainnya, anggota BRICS sering bekerja sama dalam bidang riset dan inovasi. Contoh, kerja sama dalam proyek kesehatan, teknologi, dan energi dapat memberikan akses pada pengetahuan dan teknologi baru yang mungkin tidak tersedia secara lokal.
