Bawaslu Identifikasi Kerawanan di Pilkada 2024, Diantaranya Kekerasan Berbasis Gender

SinPo.id - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI mengidentifikasi sejumlah bentuk kerawanan yang mungkin muncul selama Pilkada 2024. Salah satunya kekerasan berbasis gender yang menjadi salah satu perhatian utama Bawaslu. 

Ketua Bawaslu, RI Rahmat Bagja menjelaskan, bahwa tahapan paling rawan dalam pilkada meliputi masa kampanye, pemungutan suara, dan perhitungan suara. 

"Di tahapan tersebut, ada potensi munculnya politik uang, kekerasan, masalah di TPS, hingga pelibatan anak dalam kampanye," ungkap Bagja usai acara penandatanganan nota kesepahaman di Kantor Bawaslu RI, Jakarta, Selasa, 29 Oktober 2024.

Sementara itu, Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menyebut bahwa kekerasan berbasis gender sering kali menjadi isu di dalam pilkada. 

"Misalnya, perempuan menjadi sasaran politik uang atau status mereka digunakan dalam kampanye secara diskriminatif," kata Lolly. 

Lolly juga mengungkapkan temuan dari penelitian yang menunjukkan perlunya menjaga sikap santun dalam kampanye. 

"Informasi yang disampaikan haruslah positif. Kami menemukan bahwa perempuan sering dijadikan sasaran, bahkan terkait status mereka, seperti janda," ucap dia. 

Lebih jauh, dia mengimbau semua pihak untuk memberikan contoh yang baik dalam demokrasi, dengan menekankan bahwa kampanye tidak boleh mengandung muatan misoginis atau diskriminatif. 

"Bawaslu selalu berupaya memberikan imbauan agar setiap orang bisa berkontribusi positif dalam proses demokrasi di pilkada," tegas Lolly.

Dia menambahkan, nota kesepahaman ini bertujuan untuk memantau proses pilkada, termasuk menangkal misinformasi dan fokus pada perlindungan hak perempuan. 

"Kami berharap kerjasama ini dapat membantu pemantauan yang lebih baik," tandasnya.