BNPB Uji Coba Alat Peringatan Dini Bencana Banjir Bandang Marapi

Laporan: Tim Redaksi
Selasa, 29 Oktober 2024 | 01:10 WIB
Alat peringatan dini banjir bandang
Alat peringatan dini banjir bandang

SinPo.id -  Ancaman banjir bandang masih berpotensi terjadi di kawasan sekitar sungai yang berhulu dari puncak Gunung Marapi, Sumatra Barat. Untuk itu, BNPB memasang alat peringatan dini banjir bandang untuk mengantisipasi potensi bencana serupa di masa depan.

Alat ini sudah terpasang, dan untuk memastikan fungsi dan kerja perangkat ini, BNPB bersama segenap pemangku kepentingan di Sumatra Barat menguji cobanya pada Kamis kemarin 24 Oktober 2024.

Uji coba peralatan dan sirine peringatan dini ini dilakukan di beberapa tempat. Hari pertama, pengujian dilakukan di Pagu-Pagu, Lubuk Mata Kucing dan kantor wali kota yang ada di Padang Panjang. Pengujian alat peringatan dini tersebut berupa sensor dan sirine. Penanggung jawab kegiatan Dr. Udrekh memimpin kegiatan di lapangan.

Saat pengujian alat peringatan dini, Udrekh membawa serta perwakilan BMKG, BBWS Sumatra V, Dinas SDA dan BK serta BKSDA Sumatra Barat, BPBD Kota Padang Panjang.

“Ini kesempatan yang sangat baik karena Lembaga yang bersinggungan hadir untuk melihat uji coba peringatan dini,” ujar Udrekh di Jorong Pagu-Pagu, Kamis 24 Oktober 2024.

Menurut Udrekh nantinya sistem peringatan dini ini akan terintegrasi dengan data dari lembaga lain, misalnya BMKG dengan data curah hujan atau PVMG dengan sebaran material vulkanik pascaerupsi Marapi.

“BBWS V maupun SDABK juga bisa memberikan informasi pengelolaan sungai dan beberapa data pengamatan yang mereka miliki,” tambah Udrekh yang juga sebagai Direktur Pemetaan dan Evaluasi Risiko Bencana BNPB.

Sementara itu, saat Udrekh bertemu dengan Pj Bupati Agam Endrizal, ia mengatakan, BMKG sudah dapat memperoleh data potensi curah hujan ekstrem satu hari sebelumnya. Kemampuan ini akan membantu dalam kesiapsiagaan dan peringatan dini kepada masyarakat.

Di samping itu, dengan periode waktu yang sudah dapat diprediksi, nantinya BPBD sebagai operator peringatan dini juga dapat melakukan pengecekan peralatan seperti sensor dan sirine.

Ke depan Udrekh berharap alat peringatan dini ini dapat terjaga dan terawat dengan baik oleh pemerintah daerah dan masyarakat. BNPB masih akan membiayai operasional peralatan ini sebelum nantinya diserahkan kepada pemerintah daerah.

Sementara itu, Pj Bupati Agam Endrizal menyampaikan terima kasih atas bantuan BNPB. Peralatan peringatan dini yang akan menentukan adanya informasi melalui sirine dapat membantu masyarakat selamat dari ancaman bahaya banjir bandang.

Pihaknya akan melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai keberadaan peralatan peringatan dini kepada masyarakat. Hal tersebut bertujuan, mereka turut memiliki sebagai aset yang berharga dan menjaganya.

Udrekh juga mengungkapkan harapannya, penyiar pada _tower_ sirine dapat dimanfaatkan untuk menyampaikan pesan umum. Ini akan membantu dalam memonitor fungsi sirine sebagai peringatan dini.

“Penyiar sirine, penting untuk dapat dimanfaatkan sehari-hari, agar lebih dapat dirasakan manfaatnya sehingga dapat mendorong pembiayaan dan perawatan menjadi priorutas daerah karena manfaatnya yang bisa digunakan untuk memberitahukan berbagai informasi, tidak hanya pada saat ada banjir lahar saja,” ujar Udrekh.

Hari ini, Jumat 25 Oktober 2024 pengujian peringatan dini akan dilakukan pada beberapa titik di Kabupaten Tanah Datar. Pengujian yang sama, yaitu alat sensor dan sirine, pada peralatan yang telah dipasang, di antaranya Nagari Sungai Jambu. 

Dukungan sistem peringatan dini atau _early warning system_ banjir bandang ini sebagai tindak lanjut bencana yang terjadi pada pertengahan Mei 2024 lalu. Banjir bandang yang membawa material vulkanik pascaerupsi Gunung Marapi itu berdampak adanya korban jiwa, khususnya di Kota Padang Panjang, Agam dan Tanah Datar. Hasil evaluasi bersama saat itu, informasi prakiraan cuaca saja tidak operasional untuk operasi kedaruratan, sehingga diperlukan suatu sistem peringatan dini kebencanaan yang benar-benar bisa dijadikan pegangan oleh BPBD untuk mengaktivasi rencana kontinjensi dan rencana operasi kedaruratan.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI