Mentan Kembali Copot Direktur di Kementan yang Terima Fee Proyek Rp700 Juta
SinPo.id - Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman, kembali mencopot seorang pejabat Eselon II di Kementan yang diduga terima fee Rp700 juta dari sebuah proyek.
Menurut Amran, pencopotan itu, dilakukan setelah pihaknya menerima sejumlah laporan terkait sebuah pelanggaran.
"Baru saja kami copot salah satu direktur di Kementerian Pertanian, baru saja kami tanda tangan (surat pencopotannya). Kami tanya beliau, kami tanya yang bersangkutan, bahwa telah melakukan pelanggaran, berkat informasi nomor HP yang teman-teman wartawan sebar, ada 100-dan (laporan), tapi yang bisa dibuktikan 2-3 sampai 4, kami tindak lanjut non aktif pemberhentian langsung dipecat," kata Amran dalam konferensi pers, Senin, 28 Oktober 2024.
Menurut Amran, oknum pejabat Kementan itu mengaku tidak meminta tetapi diberikan fee Rp500 juta, tapi yang masuk berdasarkan laporan sebesar Rp700 juta. Namun, Amran tak menyebut secara rinci direktur mana yang dicopot, dan proyek apa yang dilakukan oleh oknum pejabat tersebut.
"Fee lagi. Yang terkonfirmasi dari disampaikan dalam laporan itu langsung ke saya Rp 700 juta, yang diakui (pelaku) Rp 500 juta. Tetapi yang bersangkutan mengaku tidak meminta fee, tetapi diberikan," ucapnya.
Amran menekankan pentingnya kerja sama dengan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kementan untuk memastikan pemeriksaan menyeluruh dan langkah hukum yang tepat.
"Tindakan ini kami lakukan atas arahan Presiden, yang menginginkan kementerian beroperasi dengan profesional dan transparan. Gagasan besar Presiden adalah mencapai swasembada pangan, dan ini menjadi fokus kita semua untuk diwujudkan secepat mungkin," kata Amran.
Selain pencopotan ini, Kementan juga akan memproses kasus tersebut melalui pemeriksaan internal dan bekerja sama dengan aparat penegak hukum.
Amran berharap, tindakan tegas ini bisa menjadi contoh bagi seluruh pegawai Kementan untuk menjaga integritas dan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab.
Karena, komitmen pemerintah dalam mencapai swasembada pangan tidak boleh terhambat oleh praktik korupsi.
"Kami akan terus bekerja keras untuk membangun kepercayaan publik dan mewujudkan ketahanan pangan yang berkelanjutan," tukasnya.
