PILKADA SERENTAK 2024

Bawaslu Soroti 12 Isu Strategis Jelang Pilkada 2024

Laporan: Sigit Nuryadin
Minggu, 27 Oktober 2024 | 15:56 WIB
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja (SinPo.id/ Sigit Nuryadin)
Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja (SinPo.id/ Sigit Nuryadin)

SinPo.id - Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja mengungkapkan, ada 12 isu strategis yang perlu menjadi perhatian serius dalam pelaksanaan Pilkada  2024.

Bagja menekankan pentingnya netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta penyelenggara pemilu sebagai prioritas utama bagi semua pemangku kepentingan.

"Netralitas ASN dan penyelenggara pemilu adalah kunci untuk memastikan kemandirian dalam Pemilu 2024. Pelanggaran kode etik serta potensi mobilisasi ASN, TNI, dan POLRI juga harus dicermati," kata Bagja saat dihubungi, Minggu, 27 Oktober 2024.

Isu lain yang penting, kata dia, praktik politik uang yang semakin beragam, mulai dari uang digital hingga barang kebutuhan sehari-hari. 

Menurut Bagja, pencegahan terhadap praktik ini memerlukan kolaborasi semua pihak, bukan hanya penyelenggara pemilu.

Selain itu, Bagja mengingatkan akan potensi polarisasi di masyarakat yang kian menguat terkait dukungan politik. 

"Peningkatan penggunaan media sosial juga perlu diimbangi dengan langkah mitigasi untuk mengurangi dampak negatifnya," tambahnya.

Lebih lanjut, Bagja juga menyoroti tantangan dalam pemilihan kepala daerah yang akan bersamaan dengan pemilu legislatif dan presiden. Hal ini bisa mengurangi partisipasi masyarakat dalam proses pencalonan. 

"Kesiapan keamanan untuk mencegah intimidasi dan kekerasan, baik verbal maupun fisik, harus dipastikan sejak awal," tegasnya.

Kemudian, kompetensi penyelenggara ad hoc juga menjadi perhatian. "Mereka harus memahami teknis dan prosedur yang berlaku agar pemilih dapat dilayani dengan baik," katanya. 

Selain itu, penting untuk mengantisipasi bencana alam dalam penentuan lokasi tempat pemungutan suara (TPS). Bagja juga mengingatkan bahwa potensi gugatan terhadap hasil pemilu juga perlu diwaspadai. 

"Politik yang dinamis dapat memengaruhi perubahan aturan hukum. Kerja sama antar stakeholders sangat penting untuk memastikan kebijakan berjalan dengan baik dan memberikan kepastian hukum," tandasnya. 

BERITALAINNYA
BERITATERKINI