Pimpinan DPR: Pisahkan Kepentingan Pribadi dan Negara
SinPo.id - Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa mengingatkan pejabat negara untuk berhati-hati dalam menggelar setiap kegiatan. Para pejabat diharap bisa menempatkan kepentingan pribadi dengan negara.
Ini disampaikan Saan merespons polemik undangan kegiatan haul Hari Santri dan tasyakuran di Ponpes Bai Mahdi Sholeh Ma'mun yang menggunakan kop surat Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal.
"Saya harap memang para pejabat ya, khusus baik di pemerintahan maupun DPR, untuk lebih hati-hati, bisa menempatkan posisi, kan gitu. Mana dalam kerangka kepentingan tugas sebagai pejabat negara tugas negara, tugas-tugas mana dalam rangka kepentingan pribadi," kata Saan di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa, 22 Oktober 2024.
Saan tak memungkiri polemik ini akan dibawa ke Komisi V, mitra kerja dari Kementerian Desa dan Daerah Tertinggal. "Nanti kan di Komisi V ya, mitra kerjanya," kata dia.
Saan kembali mewanti-wanti para pejabat di DPR dan pemerintah untuk bisa memisahkan kepentingan pribadi dan negara.
"Jadi hendaknya ini lebih hati-hati dalam melakukan berbagai aktivitas dan bisa memisahkan antara kepentingan pribadi dan kepentingan sebagai pejabat negara," ujarnya.
Sementara itu, Ketua Komisi V DPR Lasarus mengatakan pihaknya akan mencoba mengingatkan mitranya mengenai tugas masing-masing. Dia berkomitmen DPR akan mengawasi kinerja-kinerja pemerintah.
"Kalau menurut saya sih, mungkin dari sisi politisi saja kita menjagalah suasana politik, bermasyarakat dan seterusnyalah, untuk menggunakan posisi-posisi kita yang tidak menyimpang," ucap dia.
"Kalau menyimpang, pasti kita ingatkan. Memang tugas DPR itu kan mengawasi kerja pemerintah. Kalau menyimpang, pasti kita ingatkan. Kalau diingatkan nggak ya, kita tegakkan aturannya," timpalnya.
Sebelumnya, Menteri Desa dan Daerah Tertinggal Yandri Susanto membantah kegiatan haul, Hari Santri, dan tasyakuran di Ponpes Bai Mahdi Sholeh Ma'mun untuk kepentingan politis. Dia mengatakan acara yang diadakan di pesantrennya ini mengundang seluruh elemen, termasuk Pemprov Banten, rektor, alim ulama, dan tokoh masyarakat.
"Ini acaranya tidak ada namanya kaitan unsur politiknya. Tadi teman-teman dengar langsung selama proses (acara) berlangsung ini murni haul emak kami. Kami nggak mau ini ditunggangi apa pun karena emak kami orang hebat," kata Yandri kepada wartawan beberapa waktu lalu.
Dia menjamin tidak ada pengarahan khusus untuk para undangan, baik itu kepada undangan dari kepala desa maupun lain-lain yang datang.
"Nggak ada pengarahan, nggak ada pengarahan tadi, kan," kata Yandri.
