P2G Sodorkan Sejumlah PR ke Mendidasmen Abdul Mu'ti untuk Dikerjakan
SinPo.id - Koordinator Nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G) Satriawan Salim, mengapresiasi telah dilantiknya Abdul Mu'ti sebagai Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendidasmen) di Kabinet Merah Putih Prabowo-Gibran. Dengan latar belakang di dunia pendidikan, P2G meyakini, Mu'ti secara akseleratif memperbaiki bidang pendidikan dan guru.
"Latar belakang Abdul Mu’ti dari Persyarikatan Muhammadiyah berpengalaman mengelola ribuan sekolah/madrasah dan perguruan tinggi," kata Satriawan dalam keterangannya, Senin, 21 Oktober 2024.
Namun, Satriawan menyodorkan sejumlah pekerjaan rumah (PR) bidang pendidikan dasar, menengah, dan guru, warisan Mendikbud Ristek Nadiem Makarim, yang harus dituntaskan Mu'ti.
Diantaranya, mengejar ketertinggalan skor Programme for International Student Assessment (PISA) Indonesia yang jeblok di era Nadiem Makarim. Pada 2018, skor PISA Indonesia untuk kemampuan membaca sebesar 371, turun menjadi 359 pada 2022.
Skor matematika di 2018 sebesar 379, di 2022 turun menjadi 366, dan skor kemampuan sains turun dari 379 pada 2018 menjadi 366 di tahun 2022. Menurut Satriawan, skor PISA yang jeblok ini, wujud kondisi pendidikan Indonesia yang makin tidak baik.
Kemudian, P2G meminta Mu'ti tidak melanjutkan jargon-jargon Merdeka Belajar yang tidak esensial. Apalagi jargon Merdeka Belajar pernah dijadikan merek dagang oleh sebuah sekolah swasta di Jakarta, meski kemudian hari dihibahkan kepada Kemdikbud Ristek.
"Ini menjadi tanda bahwa sejarah Merdeka Belajar pernah tercoreng dan diwarnai upaya komersialisasi pendidikan di dalamnya," kata Satriawan.
Selain itu, P2G meminta Mu'ti menyusun Blue Print Tata Kelola Guru dengan fokus pada lima isu utama. Pertama, peningkatan kompetensi guru yang saat ini rendah, melalui pelatihan yang adil, berkualitas, berkelanjutan, dan bermakna.
Kedua, mempermudah guru mengikuti Pendidikan Profesi Guru (PPG) Dalam Jabatan untuk menuntaskan sertifikasi 1,6 juta guru yang belum tersertifikasi. Dimana, Kemendikdasmen dan Kementerian Agama (Kemenag) hendaknya memberi perlakuan dan kesempatan adil bagi guru sekolah/madrasah swasta dan negeri untuk mengikuti PPG.
Berikutnya, masalah peningkatan kesejahteraan guru non-ASN, rekrutmen yang memprioritaskan guru honorer, serta distribusi guru yang merata, terutama di daerah pelosok. Terakhir, perlindungan bagi guru dalam menjalankan profesinya, agar aman dan dihargai di tengah masyarakat.
Semenatara itu, Kabid Advokasi P2G, Iman Zanatul berharap, Mu'ti tidak menghidupkan kembali Ujian Nasional (UN), yang sempat disebut oleh mantan wakil presiden Jusuf Kalla.
"Ada kekhawatiran UN akan diadakan lagi, mengingat figur Abdul Mu’ti pernah menjabat sebagai Ketua BSNP (Badan Standar Nasional Pendidikan) yang di antara tugas lembaga ini adalah melaksanakan UN," kata Iman.
P2G meminta Mu'ti mengubah pola pelatihan Program Guru Penggerak (PGP), yang menjadi program unggulan Nadiem Makarim. Karena, meskipun bertujuan meningkatkan kompetensi guru, tapi PGP dianggap diskriminatif lantaran hanya beberapa guru yang diseleksi dapat ikut serta.
Hal ini bertentangan dengan UU Guru dan Dosen yang menyatakan semua guru berhak mendapatkan kesempatan pelatihan. Tak hanya itu, PGP memakan anggaran besar, sementara anggaran Pendidikan Profesi Guru (PPG) jauh lebih kecil.
P2G mengusulkan agar materi PGP dialihkan ke dalam PPG untuk efisiensi anggaran dan memprioritaskan PPG sebagai amanah UU.
P2G juga meminta Kurikulum Merdeka dilanjutkan dengan beberapa pembenahan, seperti optimalisasi Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5), pelatihan merata bagi guru, dan penyempurnaan buku teks. Pergantian kurikulum diharapkan tidak terlalu sering terjadi karena dapat menimbulkan dampak negatif bagi siswa, guru, dan proses pembelajaran secara keseluruhan.
