Ekonomi Diyakini Bisa Tumbuh 8 Persen Jika Tempuh Pendekatan Baru
SinPo.id - Presiden terpilih Prabowo Subianto menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen dalam kurun waktu dua sampai tiga tahun pemerintahannya. Pemerintah optimistis target itu dapat tercapai sesuai skenario Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RJPN) Indonesia Emas 2045.
Deputi Bidang Ekonomi Kementerian PPN, Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan, pemerintah mendatang akan mempercepat pertumbuhan ekonomi sebesar 8-8,3 persen pada tahun ketiga dan 7,8 persen pada tahun keempat sehingga reratanya di angka 7,7 persen selama lima tahun. Target itu akan dilakukan melalui rencana jangka pendek dan jangka panjang. "Jangka pendeknya, program Makan Bergizi Gratis bisa mengerek pertumbuhan ekonomi karena menyerap produk-produk masyarakat lokal sehingga memicu permintaan agregat," kata Amalia dalam seminar bertema Urgensi Industriliasi untuk Mencapai Pertumbuhan Ekonomi 8% yang berlangsung di Jakarta, Rabu, 16 Oktober 2024.
Kementerian PPN/Bappenas akan mendorong sektor potensial yang memicu peningkatan produktivitas hingga menciptakan efek berganda, salah satunya dengan industrialisasi. Ke depannya, pengembangan industri akan semakin terfokus pada hilirisasi industri prioritas seperti industri sumber daya (agrobisnis, tambang, dan sumber daya laut), industri dasar, industri padat karya, industri barang konsumsi berkelanjutan, industri berbasis riset dan inovasi, industri berteknologi menengah tinggi, dan industri kreatif.
“Kita mau industri itu menjadi jangkar dan tulang punggung pertumbuhan ekonomi untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas," katanya.
Ketua Pengembangan Industri Logam dan Alat transportasi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) I Made Dana Tangkas menanggapi, pemerintah perlu memberikan perhatian bagi lima industri. Kelima industri itu yakni industri manufaktur, perdagangan, pertanian, pertambangan dan konstruksi. Menurutnya, pelaku usaha bisa menerapkan strategi kunci untuk mendorong industrialisasi.
Pertama, kolaborasi dengan pemerintah dalam pemanfaatan insentif dan pembangunan infrastruktur. Kedua, diversifikasi rantai pasok untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber. Ketiga, peningkatan kompetensi sumber daya manusia dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing industri. Keempat, komitmen pada keberlanjutan menjadi kunci untuk meningkatkan daya saing dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
Pendiri dan ekonom senior Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Hendri Saparini berpendapat, pertumbuhan ekonomi sebesar 5 persen tidak cukup untuk menciptakan lapangan pekerjaan dan nilai tambah yang besar. “Semua negara yang masuk ke negara maju mereka mempunyai lompatan ekonomi. Ada lompatan pendapatan per kapita. Sementara Indonesia sangat minimal dalam pertumbuhan ekonomi,” katanya.
Hendri mengatakan, pemerintah mendatang dapat melakukan tiga pendekatan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan berkualitas supaya bisa keluar dari jebakan negara menengah (middle income trap). Pertama, implementasi pendekatan ekonomi Pancasila. "Ekonomi Pancasila itu adalah ekonomi kerakyatan. Ini pesan dari founding fathers untuk melakukan kegiatan ekonomi secara bersama-sama. Artinya, harus ada demokrasi ekonomi," kata Hendri.
Hendri mengatakan pemerintah bisa melibatkan semua pihak dan memberikan akses untuk terlibat dalam memajukan industri. Dengan demikian, tidak ada lagi orang menganggur dan tidak bisa mendapatkan pendapatan karena tidak bisa bekerja. "Sebenarnya semua orang itu bisa bekerja, tapi pemerintah baru perlu membuat kebijakan ekonomi agar orang bisa melakukan sesuatu," ujarnya.
Kedua, merevitalisasi industri. Hendri mengatakan, revitalisasi industri adalah kunci agar ekonomi Indonesia bisa melompat tinggi. Revitalisasi industri ini bisa dilakukan dengan membangun industri dasar dan menggerakan semua sektor di semua daerah. Menurutnya, industri manufaktur bisa menjadi jangkar untuk membangun membangun backward dan forward linkage dengan industri-industri pendukung.
Ketiga, Hendri mengusulkan pemerintah perlu melakukan strategi dan kebijakan industri yang lebih canggih (sophisticated) dan inovatif di tengah perubahan global. Menurutnya, pemerintah seharusnya bukan hanya membuat keamanan untuk konsumen melainkan juga bagi pasar.
Hendri mencontohkan seperti perjanjian perdagangan bebas dan kerja sama ekonomi global. Menurutnya, perjanjian perdagangan bebas dan kerja sama ekonomi global seharusnya dilakukan lebih terukur dengan berdasarkan pengembangan industri nasional baik hulu-hilir dan besar-kecil. “Kita membutuhkan kebijakan secara komprehensif dan inklusi,” ujarnya.
