Utang Indonesia Bertambah, Anang Hermansyah: Pemerintah Seharusnya Lebih Sensitif
Jakarta, sinpo.id - Bank Dunia telah menyetujui memberikan pinjaman uang atau utang kepada Pemerintah RI untuk pengembangan sektor pariwisata sebesar 300 juta USD atau sekitar Rp 4 Triliun. Penambahan utang di tengah nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS tengah melemah.
Anggota Komisi X DPR RI, Anang Hermansyah mengingatkan agar Pemerintah hati-hati dalam penggunaan dana utang untuk pembiayaan proyek infrastruktur di sektor pariwisata.
"Pemerintah harus benar-benar tepat dalam pelaksanaan proyek pariwisata. Karena ini menyangkut utang yang terus meningkat dan menjadi isu sensitif di tengah Rupiah sedang terpuruk," papar Anang kepada sinpo.id melalui keterangan tertulisnya, Jakarta, Senin (4/6/2018).
Lebih lanjut, Anang menyebutkan, seharusnya Pemerintah dapat menahan diri untuk tidak menambah utang, khususnya terkait peningkatan pariwisata. Menurutnya, momentum politik serta sensitivitas publik atas utang semestinya menjadi perhatian Pemerintah.
"Pemerintah seharusnya lebih sensitif. Isu utang saat ini cukup sensitif di mata publik," ungkapnya.
Sebagaimana untuk diketahui, Bank Dunia telah menyetujui pinjaman 300 juta Dollar AS yang bertujuan untuk meningkatkan prasarana dan layanan dasar yang relevan dengan pariwisata, memperkuat hubungan ekonomi lokal dengan pariwisata dan menarik investasi swasta di Indonesia
Ia beranggapan, Pemerintahan Jokowi memiliki komitmen yang kuat terhadap sektor pariwisata di Indonesia. Kunjungan wisatawan dalam beberapa tahun terakhir juga mengalami tren peningkatan seperti tahun 2017 sebesar 13,7 juta wisatawan.
"Meski kalau kita bandingkan dengan negara tetangga seperti Malaysia, capaian RI masih rendah. Seperti tahun 2014 saja kunjungan wisatawan ke Malaysia sebanyak 27,4 juta, Singapura 15,1 juta dan Thailand sebesar 24,7 juta," tuturnya.
Musisi asal Jember ini mengingatkan agar Badan Otoritas Pariwisata yang dibentuk di sejumlah Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) agar lebih bekerja efektif dan bekerja cepat.
"Kinerja Badan Otoritas Pariwisata yang didukung APBN harus menunjukkan kinerja yang lebih progresif," tegasnya sekaligus mengakhiri.
