Ma'ruf Dorong Kelanjutan Reformasi Birokrasi
SinPo.id - Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin mengapresiasi dampak signifikan reformasi birokrasi di Indonesia. Hal tersebut disampaikannya saat mempimpin Rapat Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) di Auditorium Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), Jakarta Pusat, Senin, 7 Oktober 2024.
“Alhamdulillah, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, kita sudah merasakan beberapa capaian, salah satunya, seluruh instansi pemerintah telah melaksanakan reformasi birokrasi,” ujar Ma'ruf dikutip dari laman wapresri.
Pada tahun 2023, kata Ma'ruf, sebanyak 34 provinsi dan 270 kabupaten/kota berhasil meraih predikat RB kategori B ke atas. Hal ini menunjukkan penyederhanaan birokrasi telah terlaksana dengan baik di pemerintah pusat maupun daerah. Selain itu, reformasi birokrasi tematik turut memberikan kontribusi besar terhadap berbagai isu penting.
“Reformasi birokrasi tematik telah menunjukkan dampaknya pada penurunan kemiskinan, peningkatan investasi, penggunaan produk dalam negeri, serta penurunan inflasi,” katanya.
Menurut Ma'ruf, pemerintah juga terus mengembangkan Mal Pelayanan Publik (MPP), yang memberikan kemudahan akses layanan publik kepada masyarakat.
“Kita juga tidak boleh melupakan upaya peningkatan kualitas layanan publik melalui pembangunan MPP dan MPP Digital,” ujar Wapres.
“Dengan pengintegrasian seluruh pelayanan publik dalam satu tempat, masyarakat semakin mudah dalam mengakses layanan publik,” lanjutnya.
Lebih jauh Ma'ruf juga memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berkontribusi dalam pencapaian reformasi birokrasi ini. Keberhasilan tersebut tidak lepas dari komitmen kuat dan kerja sama yang baik.
“Saya mengapresiasi seluruh kementerian/lembaga, termasuk pemerintah daerah, atas capaian reformasi birokrasi di periode sebelumnya,” kata dia.
Meski demikian, Ma'ruf menegaskan pencapaian ini langkah awal dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan akuntabel. Ia berharap agar reformasi birokrasi di Indonesia terus berkesinambungan.
“Pencapaian saat ini bukanlah titik akhir dari perjuangan kita mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif, dan akuntabel, tetapi menjadi dasar perumusan kebijakan reformasi di periode-periode berikutnya,” tegas Wapres.
“Saya harap pelaksanaan reformasi ini dapat terus berlanjut dan semakin mendekatkan kita pada cita-cita Indonesia menuju birokrasi berkelas dunia,” pungkasnya.
Di sisi lain, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas mengungkapkan beberapa capaian reformasi birokrasi selama periode 2020-2024. Salah satunya adalah peningkatan jumlah unit organisasi yang telah disederhanakan di 104 instansi pusat, dengan total 55.649 struktur organisasi.
“Peningkatan ini terhitung signifikan dibandingkan 3 tahun sebelumnya. Selain itu, dalam hal penyetaraan jabatan, terdapat 43.915 jabatan yang sudah disetarakan ke jabatan fungsional di tingkat pusat,” jelasnya.
