Satu Dekade Jokowi, Pengamat: Ekonomi Stabil, Kemiskinan Menurun, dan Publik Puas
SinPo.id - Pakar ekonomi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Hendra Kholid, mengatakan tingginya tingkat kepuasan masyarakat terhadap pemerintahan dalam beberapa hasil lembaga survei merupakan bentuk apresiasi publik atas kinerja satu dekade atau 10 tahun Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Ini disampaikan Hendra merespons survei terbaru dari Indikator Politik Indonesia yang mengungkapkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja Presiden Jokowi jelang akhir masa jabatannya mencapai 75 persen.
Menurutnya, Jokowi mampu menjaga pertumbuhan ekonomi tetap stabil di atas 5 persen di tengah kondisi ekonomi global yang melambat akibat sejumlah perang yang berkecamuk dan ancaman pandemi Covid-19.
"Kita tentu apresiasi bahwa pertumbuhan ekonomi lima persen itu tentu tinggi, artinya hasil kerja tim ekonomi Presiden Jokowi mampu menjaga pertumbuhan ekonomi di angka 5 persen, apalagi di tengah ekonomi global yang sedang tidak baik-baik saja karena perang yang berkecamuk," kata Hendra dikonfirmasi wartawan, Jakarta, Sabtu, 5 Oktober 2024.
Hendra juga memuji sejumlah indikator makroekonomi yang mengalami kemajuan berkat kebijakan yang diterapkan, salah satunya penurunan kemiskinan ekstrem. Pada awal pemerintahan Presiden Jokowi di tahun 2014, angka kemiskinan ekstrem sekitar 6,18 persen dan turun signifikan menjadi 0,83 persen pada 2024.
"Angka kemiskinan juga turun dengan beberapa program kebijakan pemerintah. Tentu banyak diperdebatkan, tetapi jika kita melihat penurunan angka kemiskinan ini, secara teori ekonomi program yang dilaksanakan oleh tim ekonomi dianggap berhasil, karena angka kemiskinan turun dari 6,18 persen menjadi 0,83 persen," kata dia.
Selain itu, Hendra mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi yang stabil dan kemiskinan ekstrem yang menurun membawa kepuasan masyarakat terhadap kinerja Presiden Jokowi yang tinggi di akhir masa jabatannya.
Menurut Hendra, apa yang dilakukan oleh Jokowi dalam 10 tahun terakhir, misalnya dari segi infrastruktur, memberikan banyak manfaat yang dirasakan oleh masyarakat. Peningkatan infrastruktur berdampak pada kemudahan transportasi, yang pada akhirnya mempercepat ekonomi.
"Ketika infrastruktur sebuah negara itu baik, otomatis arus barang dan jasa pun akan lebih cepat. Ketika masyarakat merasakan barang dan jasa bergerak cepat, maka secara otomatis dampaknya adalah masyarakat merasa puas," ucapnya.
"Meskipun ada banyak yang mengatakan tidak baik, tetapi jika kita melihat angka dari lembaga survei Indikator yang tinggi, itu menunjukkan bahwa kepercayaan masyarakat terhadap Jokowi masih tinggi," timpal dia.
Hendra berharap pertumbuhan ekonomi yang positif, penurunan tingkat kemiskinan, dan kepuasan masyarakat yang tinggi juga bisa dicapai oleh pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.
Dia mengatakan hal ini menjadi tantangan bagi Prabowo-Gibran sebagai pemimpin yang mengusung keberlanjutan untuk dapat mencapai hasil yang lebih baik di masa depan.
"Bagaimana menjaga ekonomi tetap stabil, tentu terkait dengan stabilitas politik. Jika politik stabil, otomatis konsumsi juga stabil, orang bekerja dengan stabil, maka insya Allah kita berharap pertumbuhan ekonomi akan baik," kata Hendra.
Selain itu, Hendra mendorong agar pemerintah membuka lapangan kerja yang luas, sehingga masyarakat bisa memiliki pekerjaan dan penghasilan. Dengan penghasilan tersebut, masyarakat bisa berbelanja, mengingat konsumsi selama ini menjadi penopang utama ekonomi Indonesia.
"Pemerintah perlu membuka lapangan pekerjaan sehingga masyarakat bisa bekerja, dan dengan demikian memiliki pendapatan. Dari pendapatan tersebut, konsumsi bisa meningkat. Jika konsumsi naik, maka pertumbuhan ekonomi juga akan naik," tegasnya.
Sebelumnya, Indikator Politik Indonesia merilis survei terbarunya atas kepuasaan publik jelang berakhirnya pemerintahan Presiden Jokowi. Hasilnya, 15,04 persen masyarakat merasa sangat puas dengan pemerintahan Jokowi.
Lalu, 59,92 persen masyarakat cukup puas terhadap kinerja Presiden Jokowi. Kemudian, ada sekitar 20,21 persen yang merasa kurang puas dan 4,23 persen tidak puas sama sekali. Sedangkan, 0,60 persen masyarakat tidak tahu atau tidak menjawab.
