DATA INFLASI DAERAH

Menkeu Kecam Pemda yang Manipulasi Data Inflasi Demi Dapat Insentif

Laporan: Tio Pirnando
Jumat, 04 Oktober 2024 | 15:29 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani (SinPo.id/ Dok. Kemenkeu)
Menteri Keuangan Sri Mulyani (SinPo.id/ Dok. Kemenkeu)

SinPo.id - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani megencam pemerintah daerah (pemda) yang memanipulasi data inflasi demi menerima insentif tambahan dari pemerintah pusat. 

Menkeu mengaku sudah mempersiapkan sudah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Dan Tito membenarkan ada beberapa oknum kepala daerah memanipulasi data. 

"Saya sudah cek sama Pak Tito, Pak Mendagri. Beliau menyampaikan ada beberapa, tapi itu sangat sedikit dan sudah dilakukan koreksi," kata Sri Mulyani di Jakarta, Jumat, 4 Oktober 2024.

Menkeu lantas menekankan bahwa Pemda harus jujur, akurat dan kredibel dalam melaporkan data inflasi. 

Ia menyayangkan, jika ada manipulasi yang dilakukan hanya demi mendapatkan penghargaan atau reward dari pemerintah.

"Karena kita memberikan reward, jangan sampai reward itu menciptakan suatu sikap atau tindakan yang justru mendistorsi angka inflasi itu," ujarnya.

Menkeu menyampaikan bahwa Kemenke, Kemendagri dan Badan Pusat Statistik (BPS) telah bersepakat untuk memastikan data inflasi yang dilaporkan daerah, harus akurat dan kredibel. 

"Untuk reward, harus betul-betul berasal dari achievement,  karena memang tingkat harga stabil dan baik," kata Menkeu. 

Sebelumnya, dugaan manipulasi data inflasi oleh pemda muncul usai Mendagri Tito Karnavian menyebut bahwa oknum kepala daerah memiliki modus tersendiri untuk mengakali angka inflasi. Hal ini imbas dari ketentuan bahwa daerah yang mampu menjaga inflasi berpeluang menerima insentif dari pemerintah. Sebaliknya, daerah yang gagal mengendalikan inflasi bisa terkena sanksi.

Menurut Tito, oknum kepala daerah menyambangi kantor BPS, meminta agar data inflasi dipalsukan. Cara lain yang dilakukan pemda, ialah membuat pasar murah sebelum BPS melakukan survei, sehingga data yang terkumpul bukan data riil.

BERITALAINNYA
BERITATERKINI