Tutut Soeharto Sampaikan Maaf bila Sang Ayah Ada Salah saat jadi Presiden
SinPo.id - Putri Presiden ke-2 RI Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana (Tutut Soeharto) menyampaikan permintaan maaf apabila sang ayah memiliki kesalahan saat memimpin Indonesia selama 32 tahun. Dia menyadari Soeharto bukan manusia sempurna yang tak luput dari kesalahan.
"Semua itu terjadi karena kesadaran dan juga rasa menghargai kepada Bapak yang selama ini telah memimpin bangsa dan negara ini selama 32 tahun. Memang manusia tidak ada yang betul selalu ya, pasti ada salahnya. Kami juga mohon maaf kalau selama ini Bapak ada kesalahan-kesalahan yang dilakukan saat memimpin," kata Tutut dalam silaturahmi kebangsaan pimpinan MPR RI bersama keluarga besar Soeharto di Kompleks Parlemen, Jakarta, Sabtu, 28 September 2024.
Dia menjelaskan apa yang dilakukan Soeharto saat itu demi kepentingan bangsa dan negara. Tutut menekankan saat ini persatuan lebih penting dari apa pun demi membangun bangsa dan negara.
"Kami keluarga bahwa setelah sekian tahun lamanya akhirnya ada yang menyadari dan mengatakan sesuatu yang benar bahwa yang benar itu benar, yang salah itu salah dan persatuan itu lebih penting daripada dendam kesumat," ujarnya.
Hal senada disampaikan putri Soeharto yang lain, yakni Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto). Dia juga meminta maaf atas segala kesalahan Soeharto selama menjadi Kepala Negara 32 tahun.
"Untuk itu kami, tadi disampaikan juga oleh Mbak Tutut kami maaf yang sebesar besarnya. Namun, kita juga tidak bisa melupakan apa yang sudah Bapak lakukan selama 32 tahun memimpin bangsa ini," kata Titiek.
Titiek mengatakan jasa yang diberikan Soeharto kepada Indonesia adalah hasil kerja sama dari seluruh pejabat di bawah kepemimpinannya.
"Dan untuk ke depannya, apa yang segala kebaikan yang telah beliau lakukan itu, semua itu adalah produk dari kerja sama semua para pejabat pejabat di bawah pimpinan beliau," tegas dia.
Sebelumnya, Ketua MPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) menyerahkan surat jawaban terkait pencabutan nama Soeharto dari Tap MPR Nomor 11 Tahun 1998 kepada keluarga.
Tap MPR itu berisikan aturan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih tanpa korupsi, kolusi, nepotisme (KKN). Namun, dalam Pasal 4 secara eksplisit menyebut nama penguasa Orde Baru yang diturunkan lewat people power pada 1998 itu.
Acara ini dihadiri langsung oleh sejumlah pimpinan MPR RI, yakni Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Ahmad Muzani, dan Jazilul Fawaid. Hadir pula Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas.
