Data Aduan Meningkat, DKPP: Kesadaran Masyarakat Tinggi Awasi Proses Demokrasi
SinPo.id - Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI menyatakan ihwal peningkatan data aduan terkait etik penyelenggara pemilu kepada lembaga ini mencerminkan kesadaran masyarakat tinggi terhadap pentingnya pengawasan dalam proses demokratisasi.
Hal itu disampaikan Sekretaris DKPP RI David Yama kepada awak media di kawasan Bogor, pada Jumat, 27 September 2024.
"Sebagai contoh, dalam 2023, data aduan yang diterima DKPP sebanyak 325 aduan, sedangkan di 2024 sampai per 25 September pukul 20.15 WIB sudah mencapai 514 aduan,” ungkap dia.
David mengatakan, setelah proses verifikasi administrasi dan materiil, 325 aduan di 2023 menjadi 145 perkara. Kemudian, 514 aduan di 2024 menjadi 226 perkara. Oleh karenanya, dia menyebut, DKPP terus berkomitmen mengajak semua pihak untuk bersinergi, terutama selama masa Pilkada 2024.
David juga menegaskan, sinergi diperlukan untuk menciptakan Pilkada 2024 yang beretika, berintegritas, transparan, dan berkualitas.
"Untuk itu DKPP sangat memerlukan dukungan dari berbagai pihak, terutama media, untuk membantu menyebarluaskan dan mengedukasi kondisi demokrasi kita. Terlebih, kondisi etika demokrasi penyelenggara pemilu,” kata David.
Lebih jauh, dia mengungkapkan, peran media dibutuhkan untuk menginformasikan mekanisme pelaporan kode etik penyelenggara pemilu ke DKPP, serta edukasi publik mengenai peran penting dan kode etik penyelenggara pemilu.
“Dengan bantuan media, kami berharap dapat mendorong kesadaran masyarakat lebih luas lagi tentang pentingnya integritas penyelenggara pemilu, dan mendorong partisipasi publik lebih berkualitas lagi dalam melaporkan pelanggaran yang terjadi,” jelasnya.
David menambahkan, peran media sangat penting dan strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat dan transparan kepada publik.
“Kami berharap, dengan sinergi yang baik, kita dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilu serta memastikan bahwa setiap suara dihargai,” tandasnya.