Komisi I DPR Selesaikan Masalah Peretasan Pusat Data Nasional
SinPo.id - Wakil Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari mengungkapkan bahwa permasalahan mengenai upaya pemulihan data di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Surabaya yang sebelumnya mendapat serangan ransomware, kini telah rampung. Hal itu ia sampaikan usai Komisi I DPR RI melaksanakan rapat kerja dengan Menko Polhukam dengan salah satu bahasannya yakni menindaklanjuti hasil rapat sebelumnya berkaitan dengan insiden peretasan Pusat Data Nasional Sementara.
“Kesimpulan rapat hari ini adalah bahwa 100 persen permasalahan backup yang dulu menjadi masalah, sebagian sudah bisa diselesaikan, kemudian sebagian hampir selesai, tapi kemudian sudah ada tata kelola,” ujar Kharis kepada Parlementaria usai Rapat Kerja Komisi I di Ruang Rapat Komisi I, DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin 23 September 2024.
Dirinya berharap, dengan perbaikan yang dilakukan pemerintah ini, ke depannya Pemerintah dapat mengantisipasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali. “Mudah-mudahan bisa mengantisipasi agar tidak terjadi insiden sebagaimana yang sudah terjadi yang lalu,” pungkas legislator dapil Jawa Tengah V.
Sebelumnya dalam rapat kerja Komisi I DPR RI dengan Menko Polhukam, Kharis meminta penjelasan terkait PDNS seperti langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah agar di kemudian hari tidak terjadi insiden peretasan serupa.
“Hari ini kita sebenarnya pengen dengar itu nanti langkah ke depannya dibimbing oleh Pak Menko Polhukam langkah-langkahnya. saya kira tadi bagus sekali yang ingin kita gali seberapa (banyak) data yang hilang, terus bagaimana perlakuan terhadap data yang hilang,” kata kharis dalam Raker Komisi I DPR RI dengan Menko Polhukam di Ruang Rapat komisi I DPR RI, Jakarta, Senin 23 September 2024.
Ia pun menilai bahwa pada rapat sebelumnya dengan menghadirkan pihak Telkom, pemerintah tampak seperti tidak terintegrasi. Sebab, antara badan dan kementerian, satu sama lainnya tampak seperti tidak ada koordinasi yang baik. Maka dari itu, dirinya juga berharap Menko Polhukam dapat dapat menertibkan hal itu.
“Karena (instansi) yang satu mengatakan begini, yang satu mengatakan begini, yang lain lagi mengatakan begitu. Masyarakat enggak butuh itu. Masyarakat butuh respon yang cepat, respon yang tepat. Itu enggak perlu saling menyalahkan,” lanjut Politisi Fraksi PKS ini.
Adapun Menko Polhukam Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto dalam Raker merespon bahwa progres perbaikan sistem dan recovery terhadap seluruh data di PDNS 2 Surabaya telah selesai per 8 Agustus 2024 kurang lebih satu bulan.
Selain itu, diinformasikan pula bahwa pemerintah lewat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) sedang membangun kembali sistem di PDNS 2 Surabaya, terlebih keamanan ditingkatkan. Hal itu dilakukan karena adanya sejumlah kementerian/lembaga yang menjadi pengguna layanan PDNS 2 Surabaya, masih berkeinginan untuk tetap membackup datanya.
