PBB dan Partai Gelora Uji Syarat Pengusulan Calon Kepala Daerah oleh Parpol

SinPo.id -  Mathur Husyairi (Anggota Partai Bulan Bintang), Kholilur Rahman (Ketua DPD Gelora Bangkalan), Samsol (Sekjen DPD Gelora Bangkalan), dan Muhammad Ridha Azzaki (karyawan swasta) menguji secara materiil aturan mengenai syarat pengusulan pasangan calon. Pasal yang diajukan, yakni Pasal 40 ayat (1), (2) (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada).

Sidang Perkara Nomor 120/PUU-XXII/2024 yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra bersama dengan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Arsul Sani dilaksanakan di Ruang Sidang Pleno MK pada Selasa (17/9/2024). Abdul Kholiq Zuhri selaku kuasa hukum para Pemohon menyatakan, pasal-pasal tersebut mengebiri hak anggota partai politik karena telah menyebabkan anggota partai politik kecil tidak dapat memperoleh haknya untuk ikut dipilih dalam pemilihan kepala daerah. Padahal sebagai warga negara, semua anggota partai politik memiliki hak yang sama untuk dicalonkan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. seharusnya, sambung Abdul, negara mempermudah setiap warga negara untuk mengakses haknya sebagai warga negara merdeka sebagaimana Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

“Pasal a quo justru mempersulit anggota partai kecil untuk ikut serta dicalonkan sebagai calon kepala daerah dan/atau sebagai wakil kepala daerah. Sebab pasal a quo hanya memperbolehkan partai atau gabungan partai yang memiliki kursi atau suara di parlemen daerah yang diperbolehkan atau dianggap memiliki hak menominasikan calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. sementata partai kecil non-parlemen yang tidak memiliki perolehan suara dan kursi yang cukup di parlemen, meski tidak dilarang  untuk mengajukan pasangan calon kepala daerah namun pada hakikatnya pemberlakuan pasal a quo sama saja melarang partai kecil seperti PKB dan Partai Gelora mengajukan kader terbaiknya sendiri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah,” jelas Abdul Hakim selaku kuasa hukum para Pemohon lainnya.

Untuk itu, para Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada terutama frasa “Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan” bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai partai politik atau telah menjadi peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan” sehingga ketentuan pada Pasal 40 ayat (1) menjadi berbunyi: “Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah terverifikasi sebagai partai politik atau telah menjadi peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.”

Mathur Husyairi (Anggota Partai Bulan Bintang), Kholilur Rahman (Ketua DPD Gelora Bangkalan), Samsol (Sekjen DPD Gelora Bangkalan), dan Muhammad Ridha Azzaki (karyawan swasta) menguji secara materiil aturan mengenai syarat pengusulan pasangan calon. Pasal yang diajukan, yakni Pasal 40 ayat (1), (2) (3), (4) dan (5) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU Pilkada).

Sidang Perkara Nomor 120/PUU-XXII/2024 yang dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra bersama dengan Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih dan Hakim Konstitusi Arsul Sani dilaksanakan di Ruang Sidang Pleno MK pada Selasa (17/9/2024). Abdul Kholiq Zuhri selaku kuasa hukum para Pemohon menyatakan, pasal-pasal tersebut mengebiri hak anggota partai politik karena telah menyebabkan anggota partai politik kecil tidak dapat memperoleh haknya untuk ikut dipilih dalam pemilihan kepala daerah. Padahal sebagai warga negara, semua anggota partai politik memiliki hak yang sama untuk dicalonkan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. seharusnya, sambung Abdul, negara mempermudah setiap warga negara untuk mengakses haknya sebagai warga negara merdeka sebagaimana Pasal 28H ayat (2) UUD NRI Tahun 1945.

“Pasal a quo justru mempersulit anggota partai kecil untuk ikut serta dicalonkan sebagai calon kepala daerah dan/atau sebagai wakil kepala daerah. Sebab pasal a quo hanya memperbolehkan partai atau gabungan partai yang memiliki kursi atau suara di parlemen daerah yang diperbolehkan atau dianggap memiliki hak menominasikan calon kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah. sementata partai kecil non-parlemen yang tidak memiliki perolehan suara dan kursi yang cukup di parlemen, meski tidak dilarang  untuk mengajukan pasangan calon kepala daerah namun pada hakikatnya pemberlakuan pasal a quo sama saja melarang partai kecil seperti PKB dan Partai Gelora mengajukan kader terbaiknya sendiri sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah,” jelas Abdul Hakim selaku kuasa hukum para Pemohon lainnya.

Untuk itu, para Pemohon meminta Mahkamah menyatakan Pasal 40 ayat (1) UU Pilkada terutama frasa “Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan” bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai partai politik atau telah menjadi peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan” sehingga ketentuan pada Pasal 40 ayat (1) menjadi berbunyi: “Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah terverifikasi sebagai partai politik atau telah menjadi peserta pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.”